Masih Adakah Kerahasiaan Nasabah Lembaga Keuangan?

Masih Adakah Kerahasiaan Nasabah Lembaga Keuangan?

Nantinya wajib pajak tidak dapat menyembunyikan hartanya baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini merupakan pesan dari pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak saat mensosialisasikan program Amnesti Pajak. Hal ini karena akan ada Automatic Exchange of Information di tahun 2018, serta revisi Undang-Undang Perbankan untuk keterbukaan data bagi perpajakan.

Dalam penanganan wajib pajak ini, otoritas pajak akan diberikan kewenangan untuk mengakses data nasabah. Sempat ada nada pesimis mengenai rencana ini karena data nasabah akan dibuka demi kepentingan perpajakan ditujukan untuk dua hal. Yaitu, pencabutan peraturan terkait kewajiban melaporkan deposito, dan adanya penundaan pelaporan data kartu kredi. Hanya saja kedua hal itu sampai sekarang belum jelas.

Setelah sebulan program Amnesti Pajak berakhir, tepatnya pada 8 Mei 2017, ada harapan akan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Kerahasiaan nasabah masih terjaga

Pada dasarnya peraturan tentang pelaporan keuangan nasabah ini tidak hanya berlaku untuk nasabah perbankan. Melainkan juga lembaga jasa keuangan lainnya, seperti sektor pasar modal, perasuransian dan komoditi. Namun karena nasabah perbankan yang banyak terkena dampaknya, maka pihak perbankan sempat mempertanyakan kerahasiaan data nasabah.

Di sisi lain, kerahasiaan nasabah tetap diperhatikan oleh pemerintah karena pelaporan ini ada periodenya. Pihak otoritas pajak hanya bisa mengakses data nasabah pada periode tertentu. Adapun poin yang masuk dalam pelaporan adalah identitas pemegang rekening, nomor rekening, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening, serta penghasilan yang terkait dengan rekening.

Dengan adanya poin-poin pelaporan, artinya otoritas pajak tidak dapat melihat informas-informasi diluar poin yang dilaporkan.

Terbitnya Perpu ini diharapkan dapat mendongkrak pendapatan negara dari pajak. Kemudian, ada tiga hal yang menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan perpu ini, yaitu lama waktu pelaksanaan teknis dibuat, minimal saldo yang akan dilaporkan, dan penyeragaman pelaksanaan pemeriksaan.

Ketiga hal ini berpengaruh akan dampak dari Perpu ini. Jika teknis pelaksanaan tidak selesai tepat waktu, maka dampak dari Perpu ini akan kecil. Selanjutnya, batasan minimal saldo tabungan haruslah masuk akal dan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Lalu penyeragaman pelaksanaan ini juga penting agar nasabah tidak dapat memindahkan saldonya agar terlacak.

[Source]

Sumber image Freepik.com

Komentar