Jabar dan Jakarta Siap Berlakukan PSBB, Apa Itu PSBB dan Apa Saja yang Dilarang?

Jabar dan Jakarta Siap Berlakukan PSBB, Apa Itu PSBB dan Apa Saja yang Dilarang?

Makin meningkatnya angka kasus pasien terinfeksi Coronavirus, memang memaksa otoritas di berbagai daerah untuk mengambil langkah yang lebih tegas. Apalagi di daerah-daerah yang termasuk dalam zona merah.

Sebelumnya, pemerintah pusat sudah menyepakati pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pihak DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena wilayah Jakarta merupakan area penyebaran COVID-19 yang terbesar, disusul oleh Jawa Barat (Jabar).

Hal ini pula yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat, daerah – daerah besarnya sepakat untuk melakukan PSBB. Adapun yang akan menerapkan sistem ini adalah Kabupaten Bekasi, Bogor, dan Depok.

Apa yang dimaksud dengan PSBB, dan aturan apa saja yang harus dipatuhi masyarakat? Berikut adalah penjabarannya.

Apa itu PSBB?

PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan pembatasan pergerakan masyarakat di ruang publik. “PSBB seperti lockdown tapi banyak pengecualian misalnya semua urusan logistik tidak boleh berhenti jadi pasar masih buka, transportasi logistik masih jalan, jadi fleksibilitasnya masih tinggi,” jelas Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Usulan ini juga sudah mendapatkan restu dari Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin. Tidak hanya menyetujui pengajuan PSBB ini, ia juga berharap Jawa Barat, termasuk daerah Banten, dan DKI Jakarta bisa menerapkan langkah ini secara bersamaan.

Perlu diketahui bahwa syarat untuk mengajukan PSBB, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, adalah jumlah pasien yang ada dalam wilayah tersebut.

Hingga 8 April 2020, jumlah penderita COVID-19 di Jawa Barat mencapai angka 343 dengan angka meninggal 29 orang.

Apa saja yang dilarang?

Pada masa ini, semua tempat umum ditutup. Namun, fasilitas umum yang menyediakan kebutuhan utama tetap buka. Adapun fasilitas umum yang tetap beroperasi adalah supermarket, minimarket, pasar, tempat penjualan obat, layanan kesehatan, stasiun pengisian bahan bakar minyak dan energi, serta fasilitas lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Hal ini berarti, kantor dan sekolah akan tutup. Begitupun tempat-tempat usaha lainnya untuk mengurangi interaksi masyarakat di luar rumah.

Untuk pembatasan interaksi sosial juga termasuk pelarangan kerumunan. Artinya, masyarakat tidak bisa mengadakan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Hal ini termasuk pertunjukan seni, demonstrasi, maupun kegiatan ibadah yang berkerumun.

Selain itu, moda trasnportasi umum juga dibatasi. Tidak hanya transportasi umum, melainkan juga transportasi pribadi. Artinya, jarak antar penumpang dan jumlah penumpang diatur untuk memperkecil penularan virus. Salah satunya, pengendara motor tidak boleh berboncengan. Kemudian kapasitas dalam kendaraan roda empat hanya boleh 50%.

Jenis angkutan yang tetap beroperasi saat masa PSBB ini adalah sebagai berikut.

  1. Angkutan truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi
  2. Angkutan barang untuk kebutuhan bahan pokok
  3. Angkutan untuk makanan, minuman, dan sayuran yang akan mendistribusikan ke pasar dan supermarket
  4. Angkutan untuk pengedaran uang
  5. Angkutan untuk bahan bakar minyak dan bahan bakar gas
  6. Angkutan truk barang untuk bahan baku industri, manufaktur dan asembling
  7. Angkutan truk barang untuk keperluan ekspor impor
  8. Angkutan truk barang untuk jasa pengiriman
  9. Angkutan jemputan karyawan
  10. Angkutan kapal penyeberangan

PSBB DKI Jakarta

Aturan mengenai PSBB sudah rampung dibuat dan ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tepatnya melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020.

PSBB ini resmi dimulai pada tanggal 10 April 2020, pukul 00:00. Kemudian akan berlangsung hingga 14 hari ke depan. Harapannya, masyarakat untuk tetap berada di dalam rumah, dan mengurangi kegiatan di luar rumah. Hal ini untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di Jakarta.

Tentunya ada sanksi bagi masyarakat yang melanggar ketentuan dalam masa PSBB ini. Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 93 mengenai Karantina Kesehatan, sanksi bagi masyarakat pelanggar berupa hukuman penjara 1 tahun atau denda Rp 100 juta.

Pencegahan COVID-19 di daerah lainnya

Selain Bekasi, Bogor, dan Depok, ada banyak daerah lain yang mengajukan izin PSBB ke pemerintah pusat. Daerah-daerah tersebut adalah Tangerang Selatan, Sorong, Fak-Fak, dan Mimika. Walaupun Presiden masih menimbang perizinan ini, masyarakat luas sudah banyak yang mengharapkan penerapan aturan ini, untuk menghindari peningkatan angka pasien terinfeksi Coronavirus.

Lebih lengkapnya mengenai update angka kasus COVID-19 serta berbagai informasi penting lainnya, dapat dilihat dalam artikel kami lainnya.

Komentar