Debat Cawapres: Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Sosial Budaya

Debat Cawapres: Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Sosial Budaya

Debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) tanggal 17 Maret 2019 kemarin membahas topik pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, serta sosial budaya.

Topik-topik ini memang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena bagaimanapun kita pasti akan menggunakan fasilitas dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan sosial budaya. Sehingga ada banyak aspek yang bisa dibahas dari keempat poin ini.

Kali ini kami akan menyoroti topik ini, karena sebagai website finansial, AturDuit sering mengeluarkan artikel tentang usaha dan biaya pendidikan. Baik yang formal maupun informal.

Berikut adalah beberapa poin menarik yang baik untuk kita telaah kembali dari debat semalam.

Visi Misi

Poin-poin menarik dari visi misi dua calon Wakil Presiden ini bisa dirangkum sebagai berikut.

1. Ma’ruf Amin

  • Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Program Keluarga Harapan (PKH) akan dilanjutkan.
  • Penyediaan beasiswa hingga ke tingkat perguruan tinggi.
  • Menambah 3 jenis kartu yaitu; kartu sembako, Kartu Indonesia Pintar diteruskan sampai kuliah, kartu pra kerja.

2. Sandiaga Uno

  • Penghapusan Ujian Nasional, dan diganti dengan pengembangan minat dan bakat.
  • Penyelesaian defisit BPJS pada 200 hari kerja pertama.
  • Rumah Siap Kerja untuk mempertemukan pencari kerja dangan penyedia lapangan kerja.
  • Menciptakan 2 juta wirausahawan baru.

Nah, berikut adalah pembahasan yang menurut kami paling penting karena memamng topik pendidikan dan ketenagakerjaan sering mendapat perhatian dari AturDuit.

Pengawasan dana pendidikan

Cawapres 01, KH. Ma’ruf Amin, menjelaskan bahwa pihaknya menyediakan instrument untuk pengawasan dana pendidikan yang efektif, yaitu Neraca Pendidikan Daerah (NPD) dan Data Pokok Pendidikan (Depodik).

Dua pihak ini yang akan mengawasi penggunaan dana pendidikan agar tepat sasaran.

Pengawasan ini dianggap perlu mengingat dana yang dikucurkan pemerintah pusat untuk pendidikan tingkat daerah tidaklah sedikit, 20% dari anggaran belanja negara.

Sedangkan Cawapres 02, Sandiaga Uno, lebih menitikberatkan pada pendidikan yang sesuai dengan tuntutan pasar. Dengan demikian anga pengangguran bisa diperkecil.

Seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa biaya pendidikan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini memang tidak bisa dihindari, oleh karenanya peran pemerintah untuk membantu masyarakat dengan dana pendidikan dan sistem pendidikan yang efektif memang dibutuhkan.

Masih ingat kan, berapa tahun orang tua kita menabung untuk memasukkan anak-anaknya ke perguruan tinggi.

Integrasi permintaan dan tenaga dalam lapangan kerja

Program Rumah Pencari Kerja dari Sandi memang menarik. Hal ini karena pemerintah membantu lulusan SMA dan perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan.

Dalam program ini, akan disediakan pelatihan serta mempertemukan calon pekerja dengan penyedia lapangan kerja. Sehingga bisa dibilang one stop service untuk para pencari kerja di Indonesia.

Berbeda dengan Sandi, pihak Ma’ruf mengusulkan adanya program kartu pra kerja. Di mana kartu ini diperoleh mereka yang menganggur untuk mendapatkan kesempatan magang serta bantuan subsidi pemerintah selama 6 bulan sampai 1 tahun.

Program ini memang tidak asing di negara-negara lain, terutama negara maju yang menerapkan program welfare seperti food stamp di Amerika. Namun, hal ini menjadi kontroversi di Indonesia karena banyak yang menakutkan para pengangguran ini akan jadi pemalas karena disubsidi.

Perlu diketahui bahwa jika masalah lapangan kerja ini bisa teratasi, maka jumlah urbanisasi ke kota besar bisa diperkecil. Yang artinya juga memperkecil tindakan kriminal akibat kemiskinan.

Kesejahteraan tenaga kerja

Yang kami sayangkan adalah kurang mendalamnya pembahasan mengenai kesejahteraan pekerja di Indonesia. Mulai dari masalah hak pekerja, upah minimum, lalu perhatian pemerintah yang selama ini dianggap timpang karena banyaknya fasilitas untuk aparatur sipil negara seperti subsidi rumah dan tunjangan.

Belum lagi pekerja sektor informal seperti pekerja lepas yang juga sebenarnya berpotensi mengurangi beban pengangguran negara.

Sebagian besar fokus pembahasan memang bertumpu pada masalah pengangguran dan tenaga kerja asing di Indonesia.

Sebenarnya untuk masalah sosial budaya, apalagi kaitannya dengan pendidikan, sangat disayangkan bahwa jurusan Bahasa dan Sastra tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dihapuskan. Padahal kelas ini yang mengajarkan Bahasa serta kebudayaan Indonesia dengan lebih menyeluruh.

Kalau Anda sendiri, topik apa yang Anda harapkan mendapat perhatian lebih dari pasangan calon pemimpin Indonesia?

Komentar