Penyebaran Berita Hoax Mengenai Rupiah Di Medsos Harus Dihentikan

Penyebaran Berita Hoax Mengenai Rupiah Di Medsos Harus Dihentikan

Bank Indonesia (BI) mengkhawatirka beredarnya kabar di media sosial mengenai sah atau tidaknya uang rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun Emisi 2016, juga legalitas uang rupiah yang ada di luar negeri.

BI sendiri meminta agar masyarakat tidak menyebarkan kembali kabar seperti ini karena dipandang menyesatkan.

Salah satu isu yang disoroti yaitu mengenai tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur BI pada uang kertas rupiah. Informasi seperti ini sudah beredar di media sosial.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menjelaskan bahwa adanya tanda tangan Menteri Keuangan dalam uang NKRI tahun emisi 2016 merupakan amanat Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011.

Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa adanya tanda tangan BI dan pemerintah pada lembaran uang kertas adalah keharusan. Dalam hal ini, pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan.

“Sebelum ada UU Mata Uang Tahun 2011, rupiah hanya ditandatangani Dewan Gubernur BI. Namun, setelah diterbtkan UU Mata Uang harus ada pemerintah yang diwakili bendahara negara yaitu Menteri Keuangan,” jelas Mirza.

Kemudian, secara alamiah terjadi penarikan dan peredaran uang sesuai operasi yang dijalankan oleh bank sentral. Maka uang rupiah yang beredar di Indonesia pun adalah uang rupiah NKRI.

“Jika ada yang mempersoalkan  kenapa ada tanda tangan Menkeu, karena itu sudah sesuai amanat UU Mata Uang,” ungkap Mirza mengenai adanya tanda tangan Menkeu di lembaran uang rupiah.

Kemudian terkait kabar mengenai sulitnya menukar uang rupiah NKRI tahun emisi 2016 di luar neger, Mirza melanjutkan bahwa masalah ini dikarenakan ketersediaan pasokan rupiah di tempat penukaran uang di luar negeri.

Kesulitan atau langkanya pasokan uang rupiah di luar negeri juga bisa disebabkan karena kebutuhan akan uang rupiah di luar negeri yang rendah, bahkan tidak ada sama sekali. Bagi mereka yang ingin menukarkan rupiah saat hendak ke Indonesia, dapat melakukannya di setelah tiba di tanah air.

“Masyarakat agar bertanya ke yang ahli, jangan mudah salin dan tempel informasi dan sebarkan isu yang kadar kebenarannya itu tidak sama sekali benar,” imbuh Mirza.

 

[Source]

Sumber image :manado.tribunnews.com

Komentar