Wacana Penetapan Biaya Top Up Uang Elektronik Menimbulkan Keresahan

Wacana Penetapan Biaya Top Up Uang Elektronik Menimbulkan Keresahan

Adanya wacana biaya pengisian ulang (top up) uang elektronik memunculkan polemik di tengah masyarakat.

Menurut Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), adanya biaya top up pada uang elektronik ini bertentangan dengan program pemerintah yaitu pencanangan gerakan nontunai.

Langkah Bank Indonesia (BI) untuk mengatur biaya top up dinilai bukan sebagai langkah yang tepat. Apalagi di saat sekarang ini.

Kebijakan BI yang munculnya bersamaan dengan elektronifikasi pembayaran jalan tol. Hal ini disampaikan oleh salah satu peneliti INDEF, Bhima Yudhistira.

“Di satu sisi menyuruh masyarakat memakai e-money (uang elektronik) dan mendorong gerakan non tunai tapi justru dikenakan pungutan (biaya). Ini disinsentif bagi nasabah, khususnya masyarakat pengguna jasa transportasi umum dan tol,” kata Bhima dalam keterangannya hari Rabu (20/9/2017).

Jika dikenakan biaya top up, ditakutkan nantinya masyarakat akan kembali menggunakan uang tunai saat bertransaksi.

Menurut Bhima, kondisi ini sangat disayangkan, karena pada dasarnya bank sebagai penyedia kartu uang elektronik, sebenarnya sudah mendapatkan untung tanpa harus mengenakan biaya isi ulang.

“Misalnya dari awal kan masyarakat sudah bayar kartu emoney. Beli perdana Rp 50.000 dapat saldo Rp 30.000, harga kartu Rp 20 Uang hasil penjualan kartu sebenarnya tercatat sebagai fee based income bank. Harusnya dengan keuntungan dari penjualan kartu perdana e-money tidak perlu lagi memungut biaya top up karena dinilai memberatkan konsumen,” kata Bhima.

Sebelumnya, Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) menyatakan bahwa sebagaimana arahan dari Menteri BUMN Rini Soemarno, bank-bank BUMN ini tidak akan mengenakan biaya top up untuk uang elektronik.

Sedangkan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyatakan bahwa, besarnya biaya untuk sebuah produk seharusnya diserahkan pada industri sendiri untuk penentuannya.

“Kalau soal fee dan sebagainya ini adalah keputusan bagaimana industri untuk memberikan jasa itu. Fee ini biarin keputusan industri,” tegas Wimboh.

Wimboh juga menambahkan bahwa kepentingan masyarakat haruslah menjadi prioritas utama. Sehingga dalam penentuan biaya apapun, harus dipastikan bahwa pihak konsumen, masyarakat, tidak dirugikan.

 

[Source]

Komentar