BPJS Ketenagakerjaan Mendapat Penghargaan Dari KPK Kedua Kalinya

BPJS Ketenagakerjaan Mendapat Penghargaan Dari KPK Kedua Kalinya

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), mendapatkan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena dianggap telah melakukan pengendalian gratifikasi dengan baik.

BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan penghargaan sebagai Lembaga dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik Tahun 2018. Penghargaan ini diterima langsung oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, pada kegiatan Hari Anti Korupsi Nasional 2018 di Jakarta.

Dengan adanya apresiasi yang diberikan oleh KPK ini, Agus mengharapkan, pengendalian gratifikasi BPJS Ketenagakerjaan akan semakin baik, bersih dan sesuai harapan semua pihak.

“Ini merupakan kerja keras, profesionalitas dan bentuk konsistensi dari seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan dalam penerapan Good Governance (GG) dalam membangun tata kelola lembaga yang baik dan berintegritas tinggi untuk kemanfaatan yang lebih baik bagi bangsa dan negara,” kata Agus.

Agus juga menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil evaluasi dari pihak KPK sepanjang tahun 2018 atas upaya pengendalian gratifikasi BPJS Ketenagakerjaan. Penghargaan tahun ini pun merupakan yang kedua bagi BPJS Ketenagakerjaan. Penghargaan yang sama juga diterima mereka pada tahun 2017.

“Ini sejalan dengan visi dan misi BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, integritas juga menjadi salah satu nilai budaya yang ditanamkan kepada seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan terus menjaga kualitas layanan untuk melindungi seluruh pekerja Indonesia dan tidak lupa pula kepada Kementerian Tenaga Kerja, Kementrian BUMN dan Kementrian Sekretariat Negara, Kementrian Koordinator PMK yang selalu mensupervisi kinerja kami,” lanjutnya.

Penghargaan dari KPK ini juga terasa lebih istimewa karena bertepatan dengan hari jadi ke 41 BPJS Ketenagakerjaan, yaitu pada tanggal 5 Desember 2018.

“Kado istimewa ini kami persembahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya kepada para pekerja Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kami menjadi institusi yang bersih, menjunjung tinggi integritas, bebas korupsi, gratifikasi, dan suap yang sesuai dengan budaya dan cita-cita anti korupsi yang dibangun oleh Negara Republik Indonesia,” ungkap Agus.

 

[Source]

Komentar