Penyelenggara Bursa Kerja Dilarang Memungut Biaya Apapun

Penyelenggara Bursa Kerja Dilarang Memungut Biaya Apapun

Pada pelaksanaan bursa kerja atau job fair di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017) lalu Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menemukan sebuah pelanggaran. Temuan ini didapatkan saat inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Kemnaker.

Event Organizer (EO) Garuda yang menjadi penyelenggara bursa kerja ini telah melanggar aturan karena memungut biaya pada pencari kerja.

Hal ini diketahui dari keterangan para pencari kerja yang hadir, juga dari pengamatan langsung yang dilakukan oleh tim Kemnaker.

Kejadian ini menunjukkan bahwa penyelenggara bursa kerja yang memungut biaya pada pencari kerja telah melanggar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kepres 36 tahun 2002 tentang pengesahan konvensi ILO nomor 88 mengenai lembaga pelayanan penempatan kerja.

Selain peraturan di atas, penyelenggara juga melanggar Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 Pasal 54 ayat 3 yang menyatakan bahwa penyelenggara pameran kesempatan kerja dilarang melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun kepada pencari kerja.

Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PTKDN) Nurahman mengatakan bahwa pelarangan akan bursa kerja yang berbayar ini sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Job fair harus gratis apapun alasannya apakah itu khusus member atau pencaker (pencari kerja) secara umum. Tidak boleh ada pungutan,” tegas Nurahman melalui keterangan resmi.

Adapun sanksi bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Bursa Kerja Khusus (BKK), dan EO yang menyelenggarakan pameran kesempatan kerja berbayar sudah jelas. Sanksi yang dimaksud mulai dari peringatan tertulis, pemberhentian sementara, sebagian atau keseluruhan kegiatan. Jika pelanggaran terus dilakukan maka pihak berwenang akan mencabut izin usaha atau pembatalan tanda daftar.

Nurahman mengingatkan agar tidak ada lagi yang menyelenggarakan bursa kerja berbayar, Direktorat PTKDN Kemnaker berencana untuk mengundang LPTKS, BKK, dan EO  bursa kerja untuk mensosialisasikan peraturan ini, sekaligus untuk diberi pembinaan mengenai penyelenggaraan bursa kerja yang benar.

“Kami berencana mengundang para LPTKS, BKK, EO pameran kesempatan kerja untuk melakukan sosialisasi aturan terkait larangan job fair berbayar,” ungkap Nurahman.

[Source]

Komentar