Tahukah Anda Kalau Ada Pengembalian untuk Kelebihan Pembayaran Pajak?

Tahukah Anda Kalau Ada Pengembalian untuk Kelebihan Pembayaran Pajak?

Biasanya, bulan Maret menjadi bulan pajak untuk para karyawan. Nah, ada hal menarik yang mungkin belum diketahui banyak orang di Indonesia. Bahwa sebenarnya, Indonesia memiliki kebijakan pengembalian pajak. Artinya, jika wajib pajak ternyata kelebihan bayar pajak, maka sisa kelebihannya dikembalikan ke wajib pajak.

Berikut ini penjabaran lebih jelasnya mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Informasi kali ini, akan kami fokuskan pada wajib pajak perorangan.

Apa saja yang masuk dalam pengembalian pajak

Pertama, mari kita simak dulu poin-poin apa yang termasuk dalam kelebihan pajak ini adalah sebagai berikut:

  1. pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak yang terutang;
  2. pembayaran pajak atas transaksi yang dibatalkan;
  3. pembayaran pajak yang seharusnya tidak dibayar; atau
  4. pembayaran pajak terkait dengan permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP yang tidak disetujui.

Selain poin-poin di atas, pihak pajak akan menelusuri dan pengembalian kelebihan pembayaran dapat dilakukan jika memenuhi dua ketentuan ini:

  1. pajak yang seharusnya tidak terutang telah dibayar ke kas negara; dan
  2. pajak yang seharusnya tidak terutang telah dibayar tersebut tidak dikreditkan dalam SPT.

Selanjutnya, mari kita simak bagaimana prosesnya untuk mendapatkan pengembalian dari kelebihan pajak yang sudah terlanjur kita bayarkan.

Bagaimana prosedur pengembalian kelebihan pajak?

Wajib pajak perorangan sebenarnya bisa melakukan pengajuan untuk pengembalian kelebihan bayar pajak ini atau restitusi. Berikut ini kami jelaskan persyaratan yang harus ditunjukkan dan langkah-langkahnya.

Pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi ini bisa terjadi karena ada pajak yang seharusnya tidak terutang, namun telah dibayar oleh wajib pajak. Selain itu, bisa juga karena faktor kesalahan pemungutan atau perhitungan yang menyebabkan seseorang membayar      pajak lebih besar.

Persyaratan atau dokumen yang harus ada

Berikut ini persyaratan yang harus dibawa oleh wajib pajak yang ingin mengajukan restitusi, sesuai dengan kategorinya.

Wajib pajak pribadi tanpa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

  • Datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak mendaftar atau berdomisili.
  • Membawa bukti pembayaran pajak yang asli.
  • Perhitungan yang seharusnya tidak terutang, sekaligus keterangan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang.

Wajib pajak yang dipotong atau dipungut (pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM))

  • Datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak mendaftar atau berdomisili. Atau datang ke KPP tempat Pengusaha Kena Pajak yang dipungut dikukuhkan/diresmikan.
  • Pengajuan dilakukan sebelum PPN, PPh, atau PPnBM yang dipungut belum dikreditkan atau dibiayakan.
  • Surat permohonan pengembalian pajak.
  • Lampiran berupa perhitungan yang seharusnya tidak terutang, sekaligus keterangan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang.
  • Bukti pemungutan/ pemotongan pajak yang asli.

Wajib pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan

  • Datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak mendaftar atau berdomisili. Atau datang ke KPP tempat Pengusaha Kena Pajak yang dipungut dikukuhkan/diresmikan.
  • Pengajuan dilakukan apabila orang yang dipungut pajaknya ada dalam kriteria berikut;
    1. orang pribadi yang tidak memiliki NPWP,
    2. subjek pajak berada di luar negeri,
    3. terjadi kesalahan penerapan ketentuan oleh si pemotong pajak.
  • Surat permohonan pengembalian pajak.
  • Lampiran berupa perhitungan yang seharusnya tidak terutang, sekaligus keterangan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang.
  • Bukti pemungutan/ pemotongan pajak yang asli.
  • Surat kuasa dari pihak atau orang yang dipungut kepada wajib pajak perorangan atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan/pemotongan.

Proses pengajuan klaim kelebihan bayar pajak

Setelah mengetahui syarat dan kelengkapan yang harus dibawa, berikut ini adalah proses atau alur pengajuan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

  • Wajib pajak mengajukan restitusi ini ke Dirjen Pajak melalui KPP sesuai wilayah domisili.
  • Dirjen Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) apabila ditemukan beberapa hal ini.
    1. Pajak Penghasilan (PPh), apabila ternyata jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang.
    2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), apabila ternyata jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang. Jika ditemukan pajak dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, maka jumlah pajak terutang yang benar dihitung dengan rumus, Pajak Keluaran dikurangi Pajak yang dipungut.
    3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada pajak terutang.
  • SKPLB ini akan diterbitkan, paling lama, 12 bulan sejak surat permohonan diterima.
  • Jika dalam waktu 12 bulan ini Dirjen Pajak belum memberikan keputusan, maka permohonan akan dianggap dikabulkan. SKPLB kemudian akan diterbitkan, paling lama, sebulan setelah jangka waktu permohonan berakhir.
  • Apabila Dirjen Pajak terlambat menerbitkan SKPLB, maka wajib pajak akan diberi imbalan berupa bunga sebesar 2% per bulan dihitung dari berakhirnya waktu sebulan tersebut hingga SKPLB terbit.

Bagaimana? Sudah puas dengan penjelasan kami?

Bukan hanya penting bagi pengusaha atau Anda yang sukan membeli barang-barang mewah. Sebagai pekerja atau karyawan, prosedur pengembalian kelebihan pajak ini perlu juga diketahui.

Sedangkan, bagi Anda yang tidak bekerja sebagai karyawan tetap, atau pekerja lepas, maka bisa menyimak cara perhitungan pajak penghasilannya pada artikel kami lainnya.

Komentar