OJK Memberlakukan Kebijakan Untuk Melonggarkan Beban Debitur Di NTB

OJK Memberlakukan Kebijakan Untuk Melonggarkan Beban Debitur Di NTB

Terkait dengan adanya bencana alam gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB), pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberlakukan kebijakan khusus untuk kredit dan pembiayaan perbankan di lokasi bencana alam.

Kebijakan khusus ini berupa pelonggaran aturan untuk restrukturisasi, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan syariah, dan/atau pemberian kredit/pembiayaan syariah baru di seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Lombok dan Kabupaten Sumbawa, serta Kabupaten Sumbawa Barat.

Hingga 21 Agustus 2018 lalu, OJK menemukan ada 39.341 debitur perbankan yang terkena dampak dengan nilai kredit sebesar Rp 1,52 triliun pada 15 Bank Umum dan 17 Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

“Perlakuan khusus terhadap kredit/pembiayaan syariah Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam,” ungkap Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo dalam sebuah keterangan tertulis.

Ia pun mengatakan bahwa perlakuan khusus ini termasuk penilaian kualitas kredit. Penetapan kualitas kredit dengan plafon maksimal Rp 5 miliar hanya didasarkan atas ketepatan membayar pokok dan atau bunga.

Sedangkan bagi kredit dengan plafon di atas Rp 5 miliar, penetapan kualitas kredit tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Selanjutnya untuk pelonggaran juga diberikan pada kualitas kredit yang direstrukturisasi. Anto menjelaskan, untuk kualitas kredit bagi bank umum maupun BPR yang direstrukturisasi akibat bencana alam ditetapkan lancar sejak restrukturisasi sampai dengan jangka waktu keputusan Dewan Komisioner.

“Restrukturisasi tersebut dapat dilakukan terhadap kredit yang disalurkan baik sebelum maupun sesudah terjadinya bencana,” tambahnya.

Selain itu pihak bank juga diberikan kelonggaran untuk dapat memberikan kredit baru bagi debitur yang terkena dampak bencana alam.

Untuk penetapan kualitas kreditnya, dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit yang ada sebelumnya.

OJK juga memberikan perlakuan khusus ini terhadap bank syariah di NTB. Adapun 20 perusahaan di Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang terkena dampak gempa di NTB juga mendapat perlakuan khusus dari OJK.

“Pada umumnya, perusahaan IKNB yang terdampak adalah perusahaan perasuransian dan perusahaan pembiayaan. Bagi Perusahaan Pembiayaan, OJK mendorong untuk melakukan pendataan debitur yang terdampak gempa dan mengalami kesulitan pembayaran angsuran,” kata Anto.

Dengan adanya kebijakan tentang perlakuan khusus ini, perusahaan pembiayaan dapat memberikan relaksasi kepada debitur berupa rescheduling pembayaran angsuran, diskon biaya administratif, dan penghapusan denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran.

Di sisi lain, perusahaan pembiayaan diminta untuk memberikan laporan berkala pada OJK mengenai progres penanganan restrukturisasi debitur yang tertimpa musibah.

Perusahaan perasuransian juga diminta untuk mendata pemegang polis dan tertanggungnya yang mengalami kerugian akibat bencana ala mini.

Dengan adanya pendataan ini, diharapkan proses penanganan klaim bisa dilakukan secara profesional dan cepat. Bahkan jika diperlukan, perusahaan perasuransian bisa melakukan jemput bola untuk meringankan beban pemegang polis yang tertimpa musibah.

“OJK akan terus melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap perkembangan kondisi daerah yang terdampak bencana dan akan mengambil langkah-langkah lanjutan yang diperlukan,” tambah Anto.

 

[Source]

Komentar