BPJS Diharapkan Bisa Mengelola Keuangan Secara Sustainable

BPJS Diharapkan Bisa Mengelola Keuangan Secara Sustainable

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, pemerintah tidak memasukkan anggaran untuk mengantisipasi defisit keuangan yang mungkin sedang dialami oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Biasanya alokasi anggaran ini diberikan dalam bentuk Penyertaan Modal negara (PMN).

“Kalau secara PMN kan memang tidak dianggarkan lagi,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan Suahasil Nazara.

Ia juga mengatakan bahwa sebagai pelaksana program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS harus mampu mengelola keuangannya secara baik dan sehat.

Selain itu, BPJS juga diharapkan mampu untuk membidik peserta mandiri jaminan sosial. Potensi dari peserta mandiri juga dirasa masih besar. Jika BPJS bisa mendapatkan peserta mandiri, maka hal ini bisa membantu pemasukan BPJS.

“Secara umum BPJS itu memang kami minta untuk mengelola dana dengan sustainable, kepesertaan yang bayar sendiri itu kan masih memiliki ruang yang besar, untuk itu BPJS perlu mengintensifkan membership atau kepesertaan dari yang peserta mandiri itu,” lanjut Suahasil.

Di sisi lain, dalam hal pengeluaran, pemerintah akan memastikan bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan BPJS memiliki manfaat dan sesuai dengan standar biaya. Misalnya biaya pengobatan, perawatan, hingga biaya reimburse yang sering dinilai tidak tepat waktu.

Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga meminta pada manajemen BPJS untuk melaporkan kondisi keuangannya secara rutin. Mengingat dua pihak ini bertugas sebagai pengawas jasa keuangan.

“Tahun ini rasannya kalaupun defisit, jauh lebih terkontrol,” katanya.

Dalam pidato pengantar nota keuangan 2018 di Gedung MPR DPR, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa belanja negara tahun depan dengan rencana Rp 2.204,4 trilliun utamanya akan diarahkan untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Strategi yang dipilih yaitu dengan meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial, belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Untuk bidang kesehatan sendiri, pemerintah memasang target penambahan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sebanyak 92,4 juta orang. Alokasi dana JKN untuk warga miskin yang dianggarkan adalah sebesar Rp24,5 triliun.

Dengan adanya anggaran dana ini serta pengelolaan keuangan dari pihak BPJS yang baik, maka diharapkan program kesejahteraan sosial dapat berjalan baik tanpa angka defisit.

 

[Source]

Komentar