Wajib Pajak Yang Belum Pernah Diperksa Dalam Tiga Tahun Terakhir Akan Diselidiki

Wajib Pajak Yang Belum Pernah Diperksa Dalam Tiga Tahun Terakhir Akan Diselidiki

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan memasukkan Wajib Pajak (WP) dalam tiga tahun terakhir belum pernah diperiksa dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak (all taxes) sebagai salah satu indikator ketidakpatuhan.

Artinya, WP yang belum pernah diperiksa ini bisa dalam daftar sasaran prioritas penggalian potensi (DSP3) yang ada dalam proses penyusunan oleh Ditjen Pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, WP yang tidak pernah diperiksa akan menjadi salah satu indikator ketidakpatuhan karena pelaporan pajaknya belum pernah dilakukan pengujian sama sekali.

“Karena pelaporan pajaknya masih semata-mata self assessment yang belum pernah kami lakukan pengujian sehingga terdapat risiko ketidakpatuhan,” kata Hestu kepada hari Minggu (2/9/2018).

Namun karena ini hanya merupakan satu dari sekian banyak indikator ketidakpatuhan, bukan berarti WP yang tidak pernah diperiksa akan langsung ditetapkan tidak patuh. Hal ini karena masih banyak indicator lainnya yang harus dilihat oleh Ditjen Pajak.
“Jadi, walaupun masuk dalam DSP3, apabila indikator lainnya negatif, misalnya Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR) atau lainnya bagus, dia bisa saja tidak masuk ke DSP3 dan tidak dilakukan pemeriksaan,” katanya.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak yang dikutip KONTAN, indikasi ketidakpatuhan untuk WP ini dibedakan menjadi dua, yaitu WP yang dilakukan pemeriksaan oleh 35 UP2 Penentu Penerimaan dan WP yang terdaftar pada KPP Pratama.

Sedangkan, indikator ketidakpatuhan WP pada KPP Pratama juga dibedakan lagi menjadi indikator ketidakpatuhan WP Orang Pribadi dan WP Badan.

Bagi WP Orang Pribadi, indicator ketidakpatuhannya adalah sebagai berikut.

Pertama, ketidakpatuhan dalam pembayaran dan penyampaian SPT. Kedua, WP belum pernah diperiksa secara all taxes selama tiga tahun terakhir.

Ketiga, adanya ketidaksesuaian antara profil dalam SPT dengan beberapa aspek lainnya, seperti skala usaha WP, harta WP yang mencakup investasi, kepemilikan saham, gaya hidup WP, profil pinjaman WP, dan apabila terdapat hasil analisis Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP) dan/atau Center for Tax Analysis (CTA) untuk WP itu.

 

[Source]

Komentar