Libur Serentak Di Hari Penyelenggaraan Pilkada Dikeluhkan Pengusaha

Libur Serentak Di Hari Penyelenggaraan Pilkada Dikeluhkan Pengusaha

Evaluasi kebijakan libur serentak pada hari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 akan dilakukan oleh pihak Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Keputusan libur yang dikeluarkan secara mendadak oleh pemerintah kemarin mendapat banyak keluhan dari pengusaha. Menurut para pengusaha, libur seharusnya hanya diberlakukan pada daerah yang menggelar Pilkada.

“Ya nanti kami pertimbangkan lagi di waktu-waktu mendatang. Kami evaluasi dulu dari libur nasional kemarin,” ujar Hanif saat ditemui di kantornya.

Namun demikian, Hanif tidak berkomentar lebih lanjut. Pihaknya mengaku sudah mendengar keluhan dari pengusaha ini, meskipun pengaduan baru dilakukan lewat media sosial. Sampai saat ini, belum ada pengaduan resmi terkait libur Pilkada ke kementeriannya atau Dinas Ketenagakerjaan di tingkat daerah.

“Baru yang di media saja saya lihat,” ujarnya.

Sebelumnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga pernah mengeluhkan pemerintah yang dinilai sering kali mendadak dalam mengambil keputusan sehingga menimbulkan dampak negatif bagi pelaku usaha. Kali ini, termasuk keputusan akan libur Pilkada 27 Juni.

Concern-nya jangan suka mendadaklah, buatlah kebijakan yang lebih arif dan memikirkan semua sektor,” keluh Danang Girindrawardana, Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo.

Keputusan ini membuat operasional terhenti atau pengusaha harus membayar uang lembur sebagai pengganti libur kerja. Kedua hal ini merugikan pengusaha.

Ditambah lagi dengan jumlah libur Lebaran 2018 yang sudah tergolong banyak karena diperpanjang oleh pemerintah. Hasilnya, hari kerja aktif dalam satu bulan ini hanya 12 sampai 14 hari.

“Khususnya untuk industri perkebunan, tekstil, otomotif, dan manufaktur lainnya. Kemungkinan mereka tetap beroperasi, tapi sebagai gantinya memberi uang lembur,” Lanjut Danang.

Banyaknya liburan juga menjadikan pengusaha, terutama pabrik, jadi tidak menguntungkan. Karena jika tidak meliburkan mereka harus memberikan uang lembur. Sedangkan jumlah pekerja di pabrik tidaklah sedikit. Namun jika mereka memberi libur pada pekerjanya, maka produktifitas menurun.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan hari penyelenggaraan Pilkada sebagai hari libur nasional. Hal itu tertuang dalam Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2018.

 

[Source]

Komentar