79 Negara Akan Bertukar Informasi Pajak Dengan Indonesia

79 Negara Akan Bertukar Informasi Pajak Dengan Indonesia

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan memberitahukan pada publik daftar negara atau yurisdiksi partisipandan yuridiksi tujuan pelaporan, juga daftar jenis lembaga keuangan nonpelapor, dan jenis rekening keuangan yang menjadi pengecualian. Daftar ini ditujukan untuk pertukaran informasi keuangan.

Robert juga menjelaskan bahwa tahun 2018 ini terdapat 79 negara atau yuridiksi yang masuk dalam daftar partisipan. Yuridiksi partisipan merupakan yuridiksi asing yang memiliki ikatan dengan Pemerintah Indonesia untuk menyampaikan informasi keuangan secara otomatis berdasarkan perjanjian internasional.

“Masuk dalam daftar yurisdiksi yang akan menyampaikan informasi keuangan kepada Indonesia antara lain Australia, Belanda, Bermuda, British Virgin Island, Cayman Islands, Hong Kong, Inggris, Jepang, Luxembourg, Panama, Republik Rakyat Tiongkok, dan Singapura,” jelas dia dikutip dari sebuah keterangan tertulis.

Sedangkan untuk daftar lembaga keuangan nonpelapor dan jenis rekening keuangan yang dikecualikan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 19/PMK.03/2018.

Saat ini sudah terdapat 146 yuridiksi yang telah menyatakan komitmen untuk melakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEOI).

Ada sebanyak 102 yuridiksi termasuk Indonesia yang telah menyatakan komitmennya untuk menerapkan AEOI di tahun 2017 atau 2018, sedangkan untuk tahun 2019 atau 2020 ada 3 negara. Kemudian ada 42 yuridiksi yang waktu penerapannya belum ditentukan.

Dari total 101 yuridiksi, selain Indonesia, yang telah atau akan menerapkan AEOI di tahun 2017 atau 2018, ada 22 yurdiksi yang belum memenuhi persyaratan. Dimana lima diantaranya masih harus menandatangani Bilateral Competent Authority Agreement. Sehingga dari yuridiksi yang ada, hanya 79 yuridiksi yang emenuhi syarat sebagai yuridiksi partisipan.

Dengan demikian, Indonesia akan melakukan pertukaran informasi secara timba balik dengan 69 yuridiksi tujuan di bulan September 2018.

Lalu 10 yuridiksi lainnya lima diantaranya memilih untuk mengirimkan informasi secara nonresiprokal, atau tanpa meminta informasi dari Indonesia. Kemudian lima yuridiksi lainnya akan bertukar secara resiprokal mulai bulan September 2019.

Pengumuman dari DJP ini menunjukkan bahwa Indonesia siap untuk melaksanakan AEOI, dan secara konsisten akan memanfaatkan UU Nomor 9 Tahun 2017 termasuk skema AEOI yang terkandung di dalamnya.

 

[Source]

Komentar