Izin Frekuensi PT First Media Tbk Masih Terancam Dicabut

Izin Frekuensi PT First Media Tbk Masih Terancam Dicabut

Bursa Efek Indonesia (BEI) membuat pernyataan mengenai kemungkinan penghentian sementara perdagangan PT First Media Tbk (KBLV) jika masalah terkait tunggakan pembayaran izin frekuensi radio 2,3 Ghz mempengaruhi bisnis perusahaan.

“Kalau misal izin tersebut menyebabkan going concern terganggu sustainability-nya terganggu bisa kita lakukan suspen,” ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna.

Mengenai hal tersebut, Nyoman sempat mengungkapkan bahwa KBLV secara kooperatif sudah melakukan diskusi dengan BEI dua kali.

“KBLV sudah dipanggil dan datang sendiri jadi dua kali,” ujar Nyoman.

Berkaitan dengan masalah pencabutan tersebut, hingga saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) masih memproses kasus ini. Nyoman juga menegaskan agar semua pihak menunggu hingga pencabutan ini terlaksana.

Sebelumnya pihak First Media bersama anak usahanya, PT Internux (Bolt) menyampaikan kesanggupan mereka untuk membayar tunggakan kepada pemerintah. Oleh karena itu, pihak otoritas bursa juga masih terus memantau perihal permasalahan tunggakan tersebut, apakah akan mempengaruhi kinerja First Media ke depannya atau tidak.

Sebab, ada kemungkinan perusahaan bakal kehilangan potensi pendapatan dari anak usahanya jika pada akhirnya izin penggunaan radio First Media dicabut oleh pemerintah.

“Kalau ada anak yang konsolidasi dan misalnya dominan tentunya akan memengaruhi induknya,” ucapnya.

Seperti diberitakan oleh Kominfo yang melayangkan surat peringatan kepada First Media TBK (KBLV) dan Bolt untuk membayar tunggakan biaya penggunaan frekuensi radio sejak 2016.

Sebelumnya, pada Senin (19/11/2018) Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara juga mengungkapkan bahwa pihaknya menunda pencabutan izin penggunaan tersebut karena menerima proposal dari pihak terkait perihal pembayaran tunggakan tersebut.

 

[Source]

Komentar