Industri Pinjaman Online Hadir untuk 200 Juta Penduduk Indonesia

Industri Pinjaman Online Hadir untuk 200 Juta Penduduk Indonesia

Sudah bukan berita baru lagi bahwa layanan pinjaman online mengalami perkembangan pesat di Indonesia.

Melihat fenomena ini, sebuah kajian mengenai pinjaman online dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers (PWC) Indonesia. Kajian berjudul “Indonesia’s Fintech Lending: Driving Economic Growth Through Financial Inclusion” (Fintech Pinjaman Indonesia: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Inklusi Keuangan) ini diluncurkan dalam sebuah seminar pada 27 Juni 2019, di Jakarta.

Kajian ini sangat menarik untuk disimak karena tidak hanya mencakup si penerima atau pemberi pinjaman saja, melainkan kedua belah pihak serta komponen lain yang mempengaruhi. Seperti peraturan pemerintah dan investor.

Berikut kami sajikan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan oleh PWC mengenai pinjaman online di Indonesia.

Perkembangan pinjaman online Indonesia

Pertumbuhan pinjaman online di Indonesia mengalami perkembangan yang cepat. Hal ini bukan hanya dikarenakan masyarakat      Indonesia yang sudah terbiasa dengan teknologi keuangan, melainkan juga permintaannya yang tinggi. Baik itu pinjaman untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif.

Dari statistik yang disampaikan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat awal acara, pertumbuhan pinjaman online dengan model p2p (peer to peer) mengalami lonjakan dari desember 2018 sampai 2019, sebesar 78%.

Hal ini tidak mengherankan jika kita melihat dari hasil statistik yang berhasil dikumpulkan oleh PWC, bahwa dari sekitar 264 juta penduduk Indonesia, kira-kira 200 juta di antaranya adalah penduduk berpenghasilan menengah ke bawah.

Angka di atas merupakan pasar yang besar bagi penyedia layanan pinjaman online. Apalagi 54% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet, namun hanya sekitar 6% orang Indonesia yang memiliki kartu kredit.

Tidak mengherankan kalau selain pinjaman tunai, muncul juga layanan yang menyediakan kredit online untuk berbelanja bagai kebutuhan. Sehingga makin banyak orang yang bisa menikmati fasilitas layaknya kartu kredit online ini.

Pengguna pinjaman online

Secara umum penggunaan dari pinjaman online di Indonesia yaitu untuk keperluan konsumtif dan produktif.

productive consumptive use

Sumber : pwc.com

Dari gambar di atas, dijelaskan bahwa total dana pinjaman untuk tujuan produktif adalah +/- Rp 45 triliun, sepanjang 2018 hingga awal 2019. Sedangkan, untuk tujuan konsumtif adalah Rp +/- 35 triliun, sepanjang 2018 hingga awal 2019.

Kemudian untuk tujuan produktif, kebanyakan kreditur datang dari kelompok usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dana digunakan sebagai tambahan untuk modal memulai ataupun mengembangkan usaha mereka.

Perlu diketahui bahwa UMKM menyumbang 65% dari Gross Domestic Product (GDP) Indonesia. Sektor ini juga menyerap 95% angkatan kerja. Jadi, tidak mengherankan kalau pemerintah mendukung adanya layanan pinjaman online untuk UMKM.

Hal ini juga mengingat 74% UMKM tidak memiliki akses ke layanan kredit dari bank. Terutama, para pengusaha kecil yang tinggal di area pedesaan.

Oleh karena itu diharapkan dengan adanya fasilitas internet, pembiayaan usaha mikro kecil menengah di luar kota-kota besar dapat lebih mudah dilaksanakan.

Sedangkan untuk individu di Indonesia yang memiliki akses kredit dari bank, hanya sekitar 29%. Sehingga pinjaman online, baik itu berupa pinjaman tunai maupun kredit, merupakan solusi bagi mereka untuk memperoleh dana tambahan.

Kendala yang ada

Setiap pertumbuhan pasti akan menemukan kendalanya, begitu pun dengan industri pinjaman online.

Salah satu kendala yang banyak dihadapi oleh penyedia pinjaman online adalah kredit macet. Oleh karena itu, pihak pemberi pinjaman akan melakukan pemeriksaan akan riwayat keuangan calon peminjam.

Hal ini jugalah yang menyebabkan pemilik kartu kredit lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman, karena memang lebih mudah untuk memeriksa riwayat keuangan jika Anda memiliki riwayat kredit sebelumnya.

Namun, karena pemilik kartu kredit hanya sekitar 6% dari jumlah penduduk di Indonesia, maka mau tidak mau penyedia pinjaman online harus memfasilitasi calon kreditur yang tidak memiliki kartu kredit. Baik itu dengan memeriksa minimum penghasilan per bulan, hingga alasan meminjam uang.

Ketakutan lain yang dihadapi oleh penyedia pinjaman online, bahkan pemerintah, adalah layanan ini justru bisa memperbesar utang. Hal ini karena ditemukan adanya perilaku sebagian kreditur yang meminjam uang untuk membayar utang di aplikasi pinjaman lain.

Perilaku ini pastinya harus dicegah dengan memberikan sosialisasi bagaimana meminjam uang yang sehat. Dimana memiliki utang harus disertai dengan perilaku keuangan yang sehat pula.

Saat ini, sudah digalakan asuransi bagi kreditur. Sehingga jika terjadi suatu kondisi yang mengakibatkan kreditur tidak bisa membayar utang, maka pihak debitur bisa melakukan klaim ke asuransi.

Walaupun hadir berbagai layanan pinjaman online, baik itu berupa pinjaman tunai maupun kredit, kesadaran masyarakat akan manajemen keuangan tetaplah yang terpenting. Dengan demikian, layanan pinjaman online ini bisa tepat sasaran dan membantu banyak orang untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Komentar