Kasus Pemungutan Biaya Untuk Transaksi EDC Kembali Marak

Kasus Pemungutan Biaya Untuk Transaksi EDC Kembali Marak

Kasus pemungutan biaya atau surcharge pada pembeli saat transaksi menggunakan kartu melalui mesin electronic data capture ( EDC) kembali marak terjadi.

Padahal, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 dan diubah PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), tindakan pemungutan biaya ini dinyatakan ilegal.

Bank Indonesia (BI) juga mengimbau kepada masyarakat yang menemui kasus tersebut dan dirugikan, untuk segera melapor kepada BI.

“Masyarakat yang dirugikan sebaiknya melampor,” ujar Kepala Departemen Surveillance Sistem Keuangan BI Sempa Sitepu melalui layanan pesan singkat, Kamis minggu lalu.

Dirinya melanjutkan bahwa laporan mengenai pemungutan biaya tambahan transaksi EDC dapat ditujukan pada departemen yang dia pimpin, yaitu Departemen Suveillance Sistem Keuangan, atau di kantor-kantor cabang BI setempat.

Pastinya merchant yang melanggar peraturan ini akan dikenakan sanksi dari pihak BI.

“Jika laporannya disertai bukti akan kita tindak lanjuti, yaitu EDC akan ditarik dan diblacklist,” jelasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya sejumlah warga di Kota Semarang, Jawa Tengah, melaporkan tentang adanya biaya tambahan atau surcharge kepada konsumen yang membeli barang di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Semarang.

Biaya tambahan tersebut ditemukan ketika transaksi dilakukan secara nontunai atau melalui mesin electronic data capture (EDC).

 

[Source]

Komentar