Pemerintah Telah Menyiapkan Skema Libur Pajak Untuk E-Commerce

Pemerintah Telah Menyiapkan Skema Libur Pajak Untuk E-Commerce

Pemerintah siap memberikan fasilitas libur pajak atau tax holiday untuk sektor ekonomi digital, seperti usaha perdagangan secara elektronik (e-commerce). Libur pajak ini akan berlaku dalam rangka pengembangan platform hingga hub kelogistikan untuk barang-barang dari suplier.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan bahwa sektor usaha ini mendapat fasilitas libur pajak karena sudah memenuhi empat kriteria industri pionir yang ditetapkan pemerintah. Syarat Pertama, memiliki keterkaitan yang luas. Kedua, memberikan nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi. Ketiga, memperkenalkan teknologi baru. Keempat, nilai strategis bagi perekonomian.

Selain itu, pemerintah juga memberikan fasilitas ini karena e-commerce sedang berkembang pesat juga memiliki potensi sumbangan besar ke pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Ini juga dalam rangka membentuk investasi baru untuk pengembangan ekonomi digital,” ujar Iskandar.

Di sisi lain, pemerintah juga ingin meniru kesuksesan e-commerce di negara lain, misalnya Grup Alibaba di China. Menurutnya, agar e-commerce asal Indonesia bisa tumbuh dan memiliki daya saing, maka pemerintah harus memberikan dorongan. Tentu saja sembari para pelakunya terus meningkatkan kemampuan mereka sendiri.

“Alibaba itu dari e-commerce, logistik, ritel, sampai suplier di pedesaan, itu dia yang pegang. Makanya, kami ingin bisa memberi insentif untuk platform sampai kelogistikannya, misal ada yang mau buat hub dari semua suplier di Asia Tenggara,” lanjutnya.

Sedangkan untuk fasilitas libur pajak yang akan diberikan, akan mengacu pada skema sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan PMK 35/2018 tersebut, pemerintah dapat memberikan libur pajak dalam skema tax holiday dan mini tax holiday. Pada skema tax holiday, ada lima fasilitas yang ditawarkan merujuk pada besaran nilai investasi.

Bagi usaha yang investasinya Rp 500 miliar sampai kurang dari Rp 1 triliun, pemerintah akan memberikan libur Pajak Penghasilan (PPh) final atau sebesar 100 persen untuk jangka waktu lima tahun. Kemudian, untuk usaha dengan investasi Rp 1 triliun sampai kurang dari Rp 5 triliun diberikan libur pajak selama tujuh tahun dan usaha berinvestasi Rp 5 triliun sampai kurang dari Rp 15 triliun selama 10 tahun.

Adapun usaha berinvestasi Rp 15 triliun sampai kurang dari Rp 30 triliun diberi libur pajak selama 15 tahun dan usaha berinvestasi minimal Rp 30 triliun diberi libur pajak hingga 20 tahun. Setelah jangka waktu libur pajak selesai, pemerintah tetap akan memberikan pengurangan PPh sekitar 50 persen selama dua tahun sebagai masa transisi sebelum akhirnya dipungut pajak secara normal.

Sementara untuk skema mini tax holiday, pemerintah akan mengurangi PPh sebesar 50 persen selama lima tahun untuk usaha dengan nilai investasi sebesar Rp 100 miliar sampai kurang dari Rp 500 miliar.

Lalu untuk usaha dengan kegiatan utamanya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), akan mendapatkan libur pajak 100 persen selama 5 sampai 20 tahun untuk investasi minimal Rp 100 miliar. Kemudian, usaha di KEK dengan investasi sebesar Rp 20 miliar sampai kurang dari Rp 100 miliar, akan diberikan pengurangan PPh sebesar 50 persen selama lima tahun.

 

[Source]

Komentar