Pemusnahan Mainan Impor Berkaitan Dengan Pertauran SNI

Pemusnahan Mainan Impor Berkaitan Dengan Pertauran SNI

Beredarnya berita mengenai pemusnahan mainan impor mengundang berbagai reaksi dari masyarakat Indonesia. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa kejadian pemusnahan mainan ini memang dilakukan di depan pegawai Bea Cukai saat itu memang sudah mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bea dan Cukai, Deni Surjantoro, mengatakan bahwa produk mainan yang dibeli di luar negeri ini baik secara langsung mapun impor haruslah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Di dalam memasukkan komoditi ini ke dalam negeri ada peraturan yang harus dipenuhi, yang ada tentunya setiap mainan yang masuk wajib memang dikenakan SNI. Dan aturan ini merupakan aturan titipan yang harus dijalankan oleh bea cukai,” jelas  Deni pada wartawan.

Deni juga menyebutkan adanya aturan yang mewajibkan semua mainan dari luar negeri harus memenuhi SNI sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55 Tahun 2013 tentang perubahan peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2013 tentang pemberlakuan SNI.

Pada kesempatan yang sama Deni juga menyebutkan bahwa pemberlakuan SNI ini juga tidak memiliki batasan volume ataupun kualitas. Artinya, selama komoditi mainan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia harus terlebih dulu diurus SNI-nya, meskipun dari negara asalnya sudah sesuai dengan standar.

Jika ditemukan ada mainan impor yang tidak sesuai dengan peraturan ini maka dapat dilakukan tindakan tegas. Tindakan yang diambil bisa mengurus SNI di Kementerian Perindustrian, jika tidak dilakukan maka mainan akan dikembalikan atau dimusnahkan.

“Sebetulnya kalau ini dipenuhi kewajibannya enggak akan jadi polemik,” tambahnya.

Deni juga menambahkan bahwa masyarakat, khususnya yang memiliki hobi mengumpulkan mainan, sebaiknya mengetahui aturan ini. Pengurusan SNI bisa dilakukan selama pihak penjual belum memasukkannya ke Indonesia. Kemudian saat mainan sudah tiba di tanah air, penerima tinggal mengurus kewajiban fiskalnya yaitu bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

“Sebaiknya memang masyarakat harus tahu dulu aturannya, jadi sebelumnya barang masuk aturan itu sudah paham dulu, sehingga pada saat barang masuk barang yang datang sudah bisa dipenuhi, masalahnya kadang kadang barang sudah masuk Indonesia, peraturan belum dipenuhi antaranya SNI ini, di situlah terjadi polemik,” tukasnya.

 

[Source]

Komentar