Pemerintah Meminta Maskapai Tidak Mematok Harga Tiket Terlalu Tinggi

Pemerintah Meminta Maskapai Tidak Mematok Harga Tiket Terlalu Tinggi

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta kepada maskapai penerbangan untuk tidak memanfaatkan momen libur Natal dan Tahun baru dengan menaikkan tarif.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana B. Pramesti mengatakan, pada masa libur Natal dan Tahun Baru, terjadi kecenderungan tarif angkutan udara naik mendekati, bahkan mencapai, batas atas.

Pemerintah sendiri telah mengatur ketentuan tarif angkutan udara dalam negeri, kelas ekonomi dengan batasan tarif batas atas dan tarif batas bawah.

“Kami mengimbau maskapai menjual tiket dengan tarif yang wajar dan tidak memberatkan masyarakat,” kata Polana, di Jakarta.

Imbauan terkait tarif angkutan udara jelang Natal dan Tahun Baru juga sempat disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dia berharap agar maskapai tidak memasang harga tiket hingga batas atas. Hal ini karena agar para pengguna angkutan udara yang merayakan Natal, yang mana didominasi masyarakat di daerah Indonesia Timur, tidak terbebani harga tiket yang tinggi.

“Saudara-saudara kita yang merayakan Natal di Indonesia Timur tidak terbebani tiket mahal,” tuturnya.

Ketentuan mengenai tarif batas atas dan tarif batas bawah penerbangan tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016, tentang Mekanisme Formula Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Di dalam PM ini disebutkan rentang ambang batas tarif adalah antara 30 sampai 100 persen dari tarif batas atas yang ditetapkan pemerintah.

PM tersebut juga memuat formulasi tarif dan besaran tarif jarak (basic fare) setiap rute domestik kelas ekonomi.

Dimana tarif yang harus dibayar penumpang masih ditambah pajak, asuransi, biaya pelayanan penumpang di bandara dan bisa terdapat biaya tambahan (penumpang dapat memilih secara opsional).

Besaran tarif yang dibayar juga berbeda-beda menurut kategori pelayanan maskapai (full services, medium services, dan no frill).

Peraturan Menteri Perhubungan tersebut memang tidak mengatur tarif kelas bisnis. Jika maskapai melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan, sanksi akan dikenakan secara berjenjang mulai dari peringatan, pengurangan frekuensi penerbangan, penundaan pemberian izin rute, denda administratif hingga pembekuan rute penerbangan.

 

[Source]

Komentar