Kemenkeu Siapkan PMK Mengenai Pemungutan Pajak E-Commerce

Kemenkeu Siapkan PMK Mengenai Pemungutan Pajak E-Commerce

Pajak untuk para pelaku bisnis e-commerce yang akan diterapkan oleh pemerintah dikhawatirkan malah akan menjadikan para penjual untuk tidak berjualan online lagi. Hal ini disampaikan oleh Ahmad Zaky, CEO Bukalapak.com. Menurutnya, mereka yang berjualan online memilih platform ini karena kekhawatiran akan pajak, mengingat keuntungan berjualan online juga tidak sebanyak offline.

Oleh karena itu, Zaky meminta pada pemerintah untuk meninjau ulang niat untuk memungut pajak dari industri e-commerce ini.

Saat ini pihak pemerintah memang sedang mengolah pengaturan pajak e-commerce yang akan tertuang di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan diperkirakan keluar pada pekan ini.

“Kalau ini diterapkan akan terjadi eksodus (perpindahan) apalagi pajaknya saya dengar bisa 5%-10% jadi pajak PPN. Itu besar sekali dan akan membuat mereka eksodus,” kata Zaky saat ditemui wartawan pada hari Kamis, 5 Oktober 2017 lalu.

Zaky juga mengungkapkan bahwa jika pajak ini jadi diterapkan, maka para penjual yang menggunakan paltformnya pasti akan pindah, karena barang yang dijual dikenai pajak besar. Menurut Zaky, hal ini tidak adil.

“Enggak fair untuk kami karena itu tidak sama playing fieldnya. Kedua, menurut saya pemerintah baiknya itu berpikir agak panjang. Karena kalau begini pemerintah tidak memandang industri kita,” lanjutnya.

Zaky juga mengatakan bahwa industri digital dan UKM sedang berkembang di Indonesia. Ada banyak UKM yang berjualan secara offline maupun online, baik itu menggunakan platform seperti Bukalapak.com maupun di akun media sosial masing-masing. Hal ini menyebabkan pendataan yang berkaitan dengan pajak untuk penjualan online jadi sulit.

“Jadi menurut saya, pemerintah harusnya lebih dulu memindahkan UKM ini untuk digitalisasi, entah pakai poin of sales, software, mereka diminta unyuk masuk ke bukalapak, jualan di sosmed menurut saya itu lebih bijak,” pungkasnya.

Proses perumusan pajak e-commerce

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memang sedang menyelesaikan proses pembuatan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pemungutan pajak e-commerce. Tujuan dari peraturan ini adalah agar penerimaan pajak, terutama dari sektor industri digital, menjadi lebih jelas.

Ken Dwijugiastedi, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, memastikan bahwa PMK tentang pajak untuk e-commerce akan terbit dalam waktu dekat, bahkan kemungkinan besar akan terbit sebelum akhir bulan.

“Banyak (yang ditekankan) tapi yang pasti tata cara pembayarannya, siapa menjadi pemungut, gitu saja. Kemudian dipungutnya berapa, rate-nya berapa. Itu ada semua,” ungkap Ken saat ditanya mengenai peluncuran PMK ini.

 

[Source 1]

[Source 2]

Komentar