Adakah Model Perekonomian Baru Untuk Indonesia?

Adakah Model Perekonomian Baru Untuk Indonesia?

Percepatan dan pembangunan ekonomi di Indonesia dapat dilakukan dengan cepat dengan cara membagi Poros Ekonomi Indonesia (PEI) menjadi tiga wilayah. Hal ini diusulkan oleh Indonesia Raya Incorporated (IRI) di Kampus Universitas Sebelas Maret, Solo, hari Selasa (30/5/2017).

Menurut Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Semangat Satu Bangsa (Unmada) AM Putut Prabantoro menjelaskan bahwa kriteria dalam penentuan poros ekonomi adalah seberapa baik kekuatan ekonomi dalam wilayah. Hal ini termasuk sumber daya yang dimiliki berupa kekayaan alam, jumlah penduduk, finansial, dan posisi geografis. Selain sumber daya, adapun faktor penentu kekuatan ekonomi lainnya yaitu infrastruktur, jalur telekomunikasi, dan political will.
Tiga wilayah poros ekonomi yang diusulkan oleh IRI adalah Poros Ekonomi Indonesia Barat Riau-Sumatra-Jawa bagian Barat. Kemudian Poros Ekonomi Indonesia Tengah adalah Kalimantan-Jawa Tengah sampai Nusa Tenggara Timur. Lalu yang terakhir adalah Poros Ekonomi Indonesia Timur mencakup Sulawesi-Maluku sampai Papua.

Menurut IRI, pembagian wilayah ini akan memudahkan pemerintah dalam menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ekonomi di wilayah masing-masing. Jika kerja pembangun dibagi dan tidak terpusat, maka tidak akan ada lagi daerah yang tertinggal dalam pembangunan.

Prioritas dari Poros Ekonomi Indonesia Barat adalah multi bisnis dan niaga serta multi industri yaitu pembuatan barang jadi (assembly factory). Adapun fokus Poros Ekonomi Indonesia Tengah adalah multi energi primer, kawasan industri pembuatn dan pengolahan barang setengah jadi, multi komoditas, multi moda untuk interkonektivitas darat, laut, udara, dan sungai.

Lalu Poros Ekonomi Indonesia Timur akan fokus pada infrastruktur, perhubungan antar laut, udara, dan darat, juga infrastruktur untuk mengelola kekuatan local yang meliputi sumber energi lokal dan sumber daya alam lokal.
Sistem perekonomian IRI ini telah direpresentasikan ke Dewan Pertimbangan Presiden (Watimres) pada awal Maret lalu. Selanjutnya, akan direpresentasikan kepada Presiden Joko Widodo sendiri.

IRI didukung oleh Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) dan terus digodok oleh para akademisi dari 14 universitas.

Berkaitan dengan perekonomian di Indonesia, Prof Darsono dari UNS menyatakan bahwa Indonesia tidak boleh membiarkan dirinya menjadi objek ekonomi karena pengelolaan yang tidak berdasar pada Pasal 33 UUD 1945. Dimana dalam pasal ini tercantum bahwa kekayaan yang dimiliki Indonesia harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

“Pemerintah Indonesia tidak dapat membiarkan sumber-sumber dan potensi kekayaan ekonomi dikuasai sekelompok golongan, negara asing dan bahkan kejahatan transnasional,” tegas Darsono.

[Source]

Komentar