Kemenkeu Terbitkan Peraturan Untuk Menutupi Defisit BPJS Kesehatan

Kemenkeu Terbitkan Peraturan Untuk Menutupi Defisit BPJS Kesehatan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.02/2018 mengenai Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Latar belakang penerbitan aturan ini adalah sebagai panduan untuk menutup defisit operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dikutip dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan di jdih. kemenkeu.go.id, Jumat (14/9/2018), disebutkan bahwa aturan ini dikeluarkan per tanggal 10 September 2018 dan telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam Pasal 3 aturan ini, disebutkan bahwa pemanfaatan alokasi dana Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN), Menteri Keuangan bisa meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meninjau Pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Setelah itu, Menkeu juga menyampaikan pemberitahuan mengenai alokasi dana JKN kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara.

Adapun dana cadangan yang dimaksud bersumber dari APBN atau APBN Perubahan. Dana ini memang dialokasikan untuk kesinambungan program JKN, serta untuk mengatasi defisit arus kas DJS Kesehatan.

Kemudian dalam Pasal 9 pun disebutkan bahwa untuk mencairkan dana JKN, Direktur Utama BPJS Kesehatan harus mengajukan surat tagihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Surat tagihan ini harus dilampiri dokumen terkait, di antaranya kuitansi tagihan penyaluran dana JKN, daftar penggunaan dana JKN, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Adapun berdasarkan Pasal 18, tertera bahwa direksi BPJS Kesehatan bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran perhitungan rincian anggaran biaya dan kerangka acuan kerja berikut data pendukung lainnya. Termasuk penggunaan dana JKN, kegiatan dari penggunaan dana tersebut, serta pembukuannya.

Nantinya, semua penggunaan dana JKN itu harus dilaporkan pada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, serta pejabat terkait lainnya.

Berdasarkan Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan BPJS Kesehatan Tahun 2018, pendapatan ditargetkan mencapai Rp 79,77 triliun, sedangkan pembiayaannya sebesar Rp 87,80 triliun. Artinya, defisit BPJS diperkirakan sekitar Rp 8,03 triliun.

 

[Source]

Komentar