Pemilikan e-KTP Ganda; Alasan, Faktor Pendukung, Serta Hukumannya

Pemilikan e-KTP Ganda; Alasan, Faktor Pendukung, Serta Hukumannya

Masalah pendataan kependudukan di Indonesia rasanya memang terus terjadi. Setelah masalah pendataan kependudukan, lalu pergantian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang memakan waktu lama, sekarang ada kasus e-KTP ganda.

Walaupun sebenarnya kasus KTP ganda ini sudah terjadi sejak lama karena sistem kependudukan yang masih manual, namun kasus ini kembali menjadi pembicaraan hangat karena bahkan banyak yang memiliki e-KTP ganda.

Pastinya ada banyak alasan mengapa orang lebih memilih memiliki KTP ganda. Mulai dari alasan yang bersifat administratif hingga hukum. Jelasnya, akan kami jabarkan pada beberapa bagian di bawah ini.

Alasan orang memiliki KTP ganda

Setelah mencari berbagai berita mengenai kasus pemilikan KTP ganda, ada dua latar belakang utama yang menyebabkan seseorang ingin memiliki kartu identitas lebih dari satu.

Kebutuhan administratif

Bisa dibilang alasan ini merupakan yang paling banyak ditemukan. Terutama bagi mereka yang ingin berpindah domisili ke kota lain.

Jika dulu, mengurus surat pindah bisa memakan waktu lama dan kalau mau dipercepat harus membayar. Nah, sekarang dengan dihapuskannya pungutan untuk pelayanan publik, diharapkan mengurus surat pindah bisa lebih sederhana dan tidak lama. Namun kasus seperti ini tetap saja muncul.

Mengurus surat pindah masih dianggap menyusahkan, apalagi jika harus antri di kantor Kelurahan. Jadi banyak kita temukan mereka memilih untuk merekam data KTP baru dan bukan menghapus data yang ada di kota domisili sebelumnya.

Perlu diingat bahwa untuk pengurusan beberapa hal, Anda membutuhkan KTP dengan alamat tinggal terbaru. Jadi mau tidak mau untuk mereka yang merantau untuk bekerja atau belajar, harus membuat KTP baru. KTP ini nantinya berlaku untuk pendaftaran saat pemilihan umum dan mengajukan pinjaman di bank.

Adapun masalah administratif lainnya yang menjadi alasan seseorang membuat KTP lebih dari satu adalah jika seseorang memiliki rumah di beberapa kota, istri lebih dari satu, atau properti, seperti kebun, yang banyak.

Dimana dalam hal-hal seperti ini, seseorang besa kesulitan mendapatkan dokumen legal yang dibutuhkan jika alamat di KTP tidak sesuai dengan letak properti atau rumah yang diinginkan.

Untuk kasus istri lebih dari satu, biasanya alamat pada KTP akan disesuaikan dengan alamat setiap istri. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengurusan Kartu Keluarga (KK) atau Akta Kelahiran.

Menghindari kejaran hukum

Beberapa waktu lalu, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan bahwa pihak kepolisian menemukan ada yang memiliki sekitar 163 KTP untuk menghindari kejaran hukum.

Ternyata KTP yang ia miliki ini terdaftar dari Aceh sampai Asmat. Si pemilik ratusan KTP ini berpindah-pindah selama empat tahun karena pernah melakukan pembobolan bank.

Hal ini tentunya meresahkan masyarakat, mengingat seorang pelaku kriminal bisa berpindah-pindah dengan mudah. Walaupun hanya satu kasus ini yang menjadi pembicaraan hangat di berbagai situs berita, tidak menutup kemungkinan banyak pelaku kriminal lainnya yang berhasil lolos dengan cara serupa.

Kenapa hal ini bisa terjadi?

Dengan adanya peraturan yang melarang pungutan liar di Kelurahan, serta sistem KTP elektronik untuk mencegah seseorang merekam datanya lebih dari sekali, tetap saja kasus seperti ini bermunculan.

Berikut adalah beberapa faktor yang berhasil kami kumpulkan untuk memberikan gambaran pada Anda mengenai masalah KTP ganda ini.

Pindah tanpa surat pindah

Ini bisa jadi penyebab adanya KTP ganda dengan nomor induk yang berbeda. Banyak orang yang berpindah tempat tanpa mengurus surat pindah.

Pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa merekam data untuk pembuatan KTP baru tanpa surat pindah? Aneh, tapi hal ini terjadi. Jika tidak, tidak akan berita ditemukannya 1,9 juta orang memiliki KTP ganda dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berbeda.

Pengawasan petugas yang masih lemah

Berkaitan dengan poin di atas, salah satu penyebab yang signifikan adalah masih lemahnya pengawasan kerja pada kantor-kantor pelayanan publik.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa jika seseorang memiliki koneksi atau keluarga yang bekerja di Kelurahan, dia bisa dengan mudah memperlancar pengurusan KTPnya. Kondisi ini memudahkan orang untuk mendapat KTP baru tanpa surat pindah.

Ironisnya, ada pengaduan di kolom Kompasiana dari seseorang yang mengalami kesulitan merekam data KTP yang baru padahal dia sudah memiliki bukti kepindahan alamat.

Belum lagi masalah-masalah yang muncul karena proses pemindahan sistem dari manual ke e-KTP, blanko yang kurang, serta masalah pendataan lainnya.

KTP ganda dengan data yang sama

Selain KTP ganda dengan NIK berbeda, banyak juga ditemukan orang yang memiliki KTP ganda tapi datanya sama.

Untuk kasus ini, penyalahgunaan tidak akan terjadi karena pada dasarnya semua data sama. Kejadian seperti ini ada karena KTP hilang atau terselip, sehingga si pemilik KTP akan melaporkan dan meminta dicetak ulang KTPnya. Namun, beberapa hari kemudian KTP lama ditemukan, sehingga dia memiliki dua KTP dengan data sama.

Jika hal ini terjadi, maka KTP yang lama harus diberikan ke pihak Kelurahan. Terutama jika terjadi perubahan NIK, maka KTP lama harus diserahkan agar bisa ditarik datanya.

Hukuman bagi yang memiliki KTP ganda

Semua pelanggaran hukum pasti ada sanksinya. Termasuk dengan memiliki e-KTP ganda dengan proses pengurusan yang ilegal. Salah satu kasus yang cukup  dibicarakan adalah dalam operasi tangkap tangan (OTT), ditemukan beberapa pejabat Pemerintahan Kabupaten Jember yang memiliki KTP ganda.

Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengenai pemilikan KTP ganda, disebutkan bahwa hukuman yang dijatuhkan yaitu bisa berupa kurungan selama 2 tahun atau dengan Rp 25 juta.

Pasal 63:

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 97:

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).

Namun tentu saja, penegakan hukum ini bisa terjadi jika semua aparat pemerintah mau memperketat pengawasannya serta memperbaiki pelayanan publik dalam hal kependudukan.

Bagi masyarakat, sebaiknya memahami bahwa tindakan pemilikan KTP ganda bisa berakibat pada tindakan hukum. Jadi lebih aman untuk mengikuti prosedur yang ada daripada memilih jalan mudah namun berisiko mendapatkan hukuman.

E-KTP yang saat ini resmi digunakan untuk seluruh masyarakat Indonesia pastinya dibutuhkan untuk berbagai hal. Mulai dari urusan perbankan, pembuatan paspor, pengajuan kredit kendaraan, pernikahan, hingga melamar kerja.

Oleh karena itu, adanya orang yang menggunakan berbagai cara untuk memiliki e-KTP memang harus diantisipasi oleh pemerintah.

Sebagai referensi Anda, bisa dilihat syarat dan cara pembuatan e-KTP pada ulasan ini.

 

Sumber image : en.netralnews.com

Komentar