Pemerintah Berencana Memotong Zakat Dari Penghasilan PNS Secara Otomatis

Pemerintah Berencana Memotong Zakat Dari Penghasilan PNS Secara Otomatis

Bambang Soesatyo, Ketua dewan Perwakilan Rakyat (DPR), meminta agar pemerintah melibatkan pihak DPR dalam pembahasan rencana pemotongan zakat secara langsung dari gaji apparatus sipil negara (ASN) yang beragama Islam.

Dalam hal ini pimpinan DPR meminta komisi VIII DPR untuk memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin beserta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

“Ini berkaitan dengan ASN muslim yang jumlahnya banyak. Makanya, pemerintah tidak bisa memutuskan hal strategis seperti itu tanpa melibatkan DPR,” kata Bambang saat ditemui di Gedung DPR Jakarta.

Bambang juga mengatakan bahwa pemanggilan Menteri Agama ini untuk menjelaskan secara rinci mengenai wacana pemotongan zakat ini. Hal ini karena penghasilan ASN sebenarnya sudah dipotong pajak penghasilan sebesar 10 persen. Baznas juga akan dimintai keterangan mengenai pengelolaan dan penyaluran zakat nasional ini.

Memang muncul berbagai reaksi terkait rencana pemerintah untuk memotong zakat secara otomatis dari panghasilan ASN.

Aturan dasar untuk rencana pemotongan ini juga sedang disiapkan, yaitu berupa peraturan presiden (perpres). Walaupun perolehan zakat nasional meningkat sebanyak 2 triliun pada tahun 2017, pemerintah menilai jumlah ini masih jauh dari potensi zakat sebenarnya dari masyarakat Indonesia yaitu sekitar Rp 200 triliun.

Pada kesempatan lain, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap bahwa perpres juga akan mengatur pemungutan zakat tidak hanya dari gaji pokok melainkan juga dari tunjangan-tunjangan.

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong menjelaskan bahwa pihaknya akan memanggil Menteri Agama untuk dimintai keterangan mengenai rencana kebijakan ini.

“Perlu dijelaskan ini zakat saja atau dengan pajak itu? Kita minta jangan sampai double itu. Kalau itu yang terjadi, itu sama saja satu objek tapi dua kali dipotong,” katanya.

Menurut Ali, pihak DPR juga perlu mengetahui dasar dari kebijakan pemerintah ini.

 

[Source]

Sumber image : indowarta.com

Komentar