MA Memutuskan Untuk Hapus Biaya Admin Pengesahan STNK Tahunan

MA Memutuskan Untuk Hapus Biaya Admin Pengesahan STNK Tahunan

Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan untuk membatalkan biaya administrasi pengsahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Keputusan ini akan tetap menjadi bahan kajian pihak Menteri Keuangan Sri Mulyani karena dapat mengurangi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNB) 2018.

Biaya administrasi pengesahan STNK ini tercantum dalam lampiran Nomor E Angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 mengenai Jenis Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak. Namun pihak MA membatalkan biaya ini.

MA menyatakan bahwa pungutan yang dilakukan untuk pengesahan STNK ini bertentangan dengan Pasal 73 Ayat (5) UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dimana dalam pasal ini disebutkan bahwa pengesahan atau fotokopi yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah tidak boleh dikenakan biaya atau gratis.

MA juga berpendapat bahwa peniadaan tarif pengesahan STNK ini akan menimbulkan pungutan ganda pada masyarakat, mengingat bahwa saat membayar pajak, masyarakat sudah dipungut PNBP.

“Nanti kita lihat bersama dengan Kepolisian karena itu STNK, mereka kan memiliki target berdasarkan dari Kepolisian,” kata Sri Mulyani di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Pada kesempatan lain, Kasi STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Bayu Pratama menjelaskan bahwa keputusan MA ini hanya menghapus biaya pengsahan STNK tahunan.

“Keputusan MA memutuskan untuk membatalkan biaya pengesahan STNK tahunan, untuk sepeda motor Rp25 ribu dan untuk mobil Rp50 ribu,” jelas Bayu.

 

[Source]

 

Sumber image: Setiahandaya.com

Komentar