Perlu Adanya Pengaturan Ulang Tata Ruang Daerah Rawan Bencana

Perlu Adanya Pengaturan Ulang Tata Ruang Daerah Rawan Bencana

Indonesia merupakan negara yang dilalui jalur pertemuan lempeng tektonik, yaitu Eurasia, Pasifik dan Indo-Australia. Tidak heran kalau negara ini rawan terkena bencana gempa bumi. Oleh karenanya, perlu ada tindakan untuk memperkecil dampak bencana alam.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Igansius Jonan menyatakan sebuah gagasan untuk meminimalisir korban gempa bumi, yaitu dengan penataan ulang wilayah pemukiman yang disesuaikan dengan kondisi kebumian yang ada.

‎”Ini perlu peninjauan kembali secara spesifik. Daerah mana yang bisa digunakan untuk keperluan manusia atau tidak bisa menjadi hunian manusia untuk segala kegiatan‎,” ungkap Jonan, saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

Menurutnya, saat ini belum‎ ada yang mampu memperkirakan kapan terjadinya gempa dan seberapa besar kekuatannya. Namun hal ini bisa dimitigasi berdasarkan kondisi kebumian. Oleh sebab itu perlu adanya peninjauan ulang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

“Apakah bisa tahu gempa terjadi besarnya seperti apa, secara keilmuan tidak bisa. Gunung meletus kapan magnitude seperti apa tidak ada yang tahu,” tuturnya.

Jonan menjelaskan bahwa jika peninjauan ulang RTRW sudah dilakukan, maka pemukiman masyarakat bisa ditempatkan di daerah lebih aman dari potensi gempa, sehingga kemungkinan jatuhnya korban gempa pun bisa dihindari.

“Dua hal ini penting. Supaya bisa menghindarkan korban di kemudian hari, satu tidak tahu waktunya kedua magnitudenya tidak tahu apakah tsunami, gempa, gunung erupsi, kita nggak tau. Coba dibikin kira-kira aman,” tambahnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengemukakan bahwa pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik di Kota Palu perlahan pulih kembali. Pernyataan itu ia tuangkan lewat akun resmi Instagram miliknya @jokowi, Kamis (11/10/2018).

“Syukur Alhamdulillah, Palu dan sekitarnya sudah mulai beranjak pulih. Distribusi BBM sudah berjalan baik dan pasokan listrik saat ini sudah di atas 70 persen. Pelayanan kepada masyarakat di kantor-kantor pemerintah juga sudah berangsur normal kembali,” tulisnya.

 

[Source]

Komentar