Waspada Penipuan Yang Mengatasnamakan Kantor Pajak

Waspada Penipuan Yang Mengatasnamakan Kantor Pajak

Masyarakat diminta mewaspadai penipuan yang menggunakan nama Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementrian Keuangan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa semua pelayanan berupa penyuluhan yang resmi diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) tidak dipungut biaya apapun.

“Ditjen Pajak juga tidak pernah menjual produk atau layanan apapun kepada masyarakat wajib pajak ataupun instansi pemerintah lainnya,” Jelas Hestu di Jakarta.

Hestu kemudian menjelaskan bahwa pihak Ditjen Pajak tidak akan menawarkan, mengimbau, meminta, atau memerintahkan pihak masyarakat untuk membeli buku, brosur, atau produk apapun. Juga tidak akan meminta masyarakat untuk mengikuti seminar atau kegiatan lainnya yang dipungut biaya.

“Ditjen Pajak tidak menawarkan, mengimbau, meminta, atau memerintahkan wajib pajak untuk menyetorkan pembayaran pajak ke rekening atas nama pribadi, perusahaan, atau instansi apapun,” terangnya.

Pembayaran yang berkaitan dengan pajak hanya dapat dilakukan melalui sistem elektronik e-billing yang dilakukan di bank atau kantor pos, bukan dibayarkan pada petugas pajak.

“Masyarakat agar selalu berhati-hati dan silakan melakukan konfirmasi dan melaporkan ke Kantor Wilayah DJP atau Kantor Pelayanan Pajak terdekat atau Kring Pajak 1500 200 jika memperoleh surat, telepon, atau SMS yang mengatasnamakan Ditjen Pajak,” tambah Hestu.

Kasus penipuan yang menggunakan nama Kantor Pajak

Seperti yang pernah dilansir oleh news.detik.com, di Semarang ditemukan sebuah kasus penipuan yang mengatasnamakan Kantor Pajak. Modus penipuannya adalah dengan mengirimkan surat yang menyatakan bahwa ada data yang kurang terkait Amnesty Pajak.

Kemudian, wajib pajak harus menjalani pemeriksaan dan menghubungi seseorang yang mengaku dari pihak Kantor Pajak. Wajib pajak lalu disuruh membayar sanksi dengan mengirimkan sejumlah uang ke orang yang dihubungi.

Dengan adanya kasus ini, masyarakat harus mengingat bahwa semua pembayaran pajak hanya menggunakan e-billing di bank atau kantor pos. Selain itu, jika mendapatkan edaran yang mengatasnamakan Kantor Pajak, mohon untuk segera dilaporkan ke Kantor pajak terdekat atau menghubungi 1500 200.

[Source]

 

Image source okezone.com

Komentar