Pengusaha Batu Bara Disandera oleh Dirjen Pajak

Pengusaha Batu Bara Disandera oleh Dirjen Pajak

Upaya untuk mendapatkan penghasilan negara dari pajak kali ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dengan cara penyanderaan (gijzeling). Kali ini penerimaan pajak dari cara ini didapatkan dari seorang pengusaha berinisial EB sejumlah Rp 2.3 miliar.

Menurut Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, Samon Jaya, tindakan gijzeling ini merupakan yang pertama kali di Kalimantan. Sedangkan untuk sandera EB sendiri adalah seorang pengusaha batu bara yang menjalankan usahanya di Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur.

“Ini sandera pertama untuk wilayah Kalimantan. Perusahaannya bergerak di sektor batu bara di Berau. Tunggakan pajak sebesar Rp 2,3 miliar. Tahun tunggakan pajaknya 2013-2015,” ujarnya saat ditemui di  Kantor Pusat DJP, Jakarta.

Tindakan ini diambil karena EB tidak membayar sejumlah pajak. Adapun pajak yang tidak dibayar antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), dan PPh pasal 23.

“Ada juga pajak orang lain yang tidak dipungut, itu PPh Pasal 23. Jadi itu sebenarnya pajak orang lain, seperti dia mempekerjakan orang tapi tidak dipungut pajaknya oleh oknum ini,” jelas Samon lebih lanjut.

EB akhirnya dilepas setelah bersedia untuk membayar pajak yang diwajibkan. Lama waktu penyanderaan adalah 16 jam dan dilaksanakan di Lapas Kelas II Salemba, Jakarta Timur.

Selain membayar seluruh tunggakan pajaknya, EB juga diwajibkan untuk membayar biaya sandera sebesar Rp 11 juta.

“Setelah 16 jam disandera, dia melakukan pembayaran. Dibayar tunggakan juga‎ biaya sanderanya sebesar Rp 11 juta,” kata Samon.

Cara ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 137 Tahun 2000 tentang Penyanderaan (Gizjeling). Dimana peraturan ini menjelaskan tentang pengekangan sementara kebebasan Penanggung Pajak di tempat tertentu. Penyanderaan ini dapat dilakukan jika Penanggung Pajak memiliki utang pajak minimal Rp 100 juta.

Dengan metode ini, diharapkan tidak ada Penanggung Pajak yang menunda atau menahan pembayaran pajak pada negara. Karena walaupun Penanggung Pajak bisa mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri, namun hal ini tidak menghilangkan kewajibannya untuk melunasi utang pajaknya.

Langkah yang terbukti efektif dari Kalimantan ini, mungkin saja akan diterapkan di daerah-daerah lainnya untuk memastikan semua orang taat membayar pajak.

[Source]

Komentar