4 Poin Penting Dalam Peraturan Kemenhub Tentang Taksi Online

4 Poin Penting Dalam Peraturan Kemenhub Tentang Taksi Online

Masa transisi tiga bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang mengatur angkutan sewa khusus (ASK) pada tanggal 1 Nobember 2017 telah berakhir. Pihak Kementerian Perhubungan menilai bahwa aturan ini menjadi payung hukum yang kuat untuk keberadaan taksi online.

Adapun sembilan poin yang menjadi perhatian dalam aturan ini adalah; agrometer, tarif, wilayah operasi, kuota, persyaratan minimal lima kendaraan, bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB), domisili, sertifikat uji tipe, serta peran aplikator.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaskan bahwa sejak 1 Februari 2018, pihaknya akan melakukan tindakan tegas kepada mereka yang tidak memenuhi persyaratan.

Dalam implementasi peraturan ini, Kementerian Pehubungan didukung oleh kepolisian untuk menertibkan dan mengecek operasi taksi online di jalan.

Aturan yang dibuat pemerintah ini bertujuan untuk memberikan kesetaraan antara taksi online dan konvensional. Selain itu, juga untuk memberikan keamanan bagi para penumpang.

Secara garis besar, hal yang diatur dalam peraturan ini adalah sebagai berikut.

Wajib KIR dan SIM A Umum

Adanya peraturan dari Kementerian Perhubungan ini maka pengemudi taksi online harus memenuhi persyaratan termasuk uji KIR (uji bagian-bagian kendaraan bermotor) serta kepemilikian Surat Ijin Mengemudi (SIM) A umum.

Kepemilikan SIM A Umum ini akan memberi kenyamanan bagi para pengemuda taksi online karena mereka mendapatkan pelatihan keselamatan mengemudi (safety driving) dan mendapatkan sertifikat keselamatan mengemudi.

Ketentuan tarif atas dan tarif bawah

Pertauran tentang adanya tarif atas dan tarif bawah ini bertujuan untuk menciptakan persaingan harga yang sehat dengan taksi konvensional.

Batas tarif ditentukan minimal Rp 3.500 per kilometer agar tidak terjadi persaingan harga yang tidak sehat antar aplikasi. Sedangkan pada hari libur atau akhir pekan maksimal tarif per kilometer adalah Rp 6.500.

Terdaftar di badan hukum

Pengemudi dan kendaraan yang digunakan untuk taksi online harus terdaftar di badan hukum perusahaan atau koperasi yang menjadi mitranya.

Ketua Umum Perkumpulan Armada Sewa (PAS) Indonesia, Sulistyo Raharjo, mengatakan bahwa aturan ini dibuat untuk melindungi para pengemudi agar nantinya tidak ada kebijakan sewenang-wenang yang merugikan mereka, contohnnya pemutuan mitra secara sepihak.

Kuota juga wilayah operasi

Kementarian Perhubungan mencatat ada 12 wilayah yang sudah menggunakan kuota operasi taksi daring, sengan total kuota 83.906 taksi online.

Diantaranya Jawa Barat yang menerapkan kuota sebanyak 15. 418, Lampung 8.000, Sulawesi Selatan 7.000, Jawa Tengah 4.935, kemudian Jawa Timur yang menetapkan 4.445 kuota.

Selanjutnya Sumatera Utara menetapkan 3.500, Sumatera Selatan 1.700, dan Kalimantan Timur 1.000 kuota. Sisanya yaitu area Aceh, Sumatera, dan Bengkulu menetapkan kuota untuk taksi online tidak lebih dari 1.000.

 

[Source]

 

Komentar