Pemerintah RI Menjadi Pemegang 51% Saham Freeport

Pemerintah RI Menjadi Pemegang 51% Saham Freeport

Pertemuan antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah telah dilakukan pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2017.

Agenda pertemuan ini untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua pihak setelah berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017.

Adapun pihak yang hadir dalam pertemuan ini adalah Menteri Eenergi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan yang bertindak sebagai Ketua Tim Perundingan Pemerintah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta wakil dari Kementrian Koordinator Perekonomian, Kemenko Kemaritiman, Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian LHK, Kementrian BUMN, Sekretariat Negara dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sedangkan dari pihak Freeport yang hadir adalah President dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson serta direksi PT Freeport Indonesia.

Salah satu dari empat kesepakatan yang berhasil dibuat dalam pertemuan tersebut adalah terkait kepemilikan saham raksasa tambang tersebut.

Pihak pemerintah dan Freeport menyepakati divestasi saham dari PT Freeport Indonesia, yaitu sebesar 51 persen untuk pemilikan nasional Indonesia.

“Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia,” kata Jonan dalam sebuah pernyataan resmi.

Jonan juga mengatakan bahwa pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan bekerjasama dalam menyelesaikan struktur yang telah disepakati bersama.

Kemudian PT Freeport Indonesia juga akan mendapatkan persetujuan dari korporasi yang dibutuhkan.

“Hasil perundingan ini sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Joko Widodo untuk mengedepankan kepentingan nasional, kepentingan rakyat Papua, kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam, serta menjaga iklim investasi tetap kondusif,”tambahnya.

Aturan mengenai divestasi saham ini terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan keempat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Mineral dan Batubara.

Dengan divestasi ini, pemerintah bisa melihat bahwa sudah saatnya pemerintah memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Sehingga sumber daya alam Indonesia dapat dinikmati manfaatnya oleh seluruh rakyat dalam bentuk kemakmuran yang meningkat.

Kesepakatan lain yang telah dibuat antara pemerintah Freeport adalah, Freeport bersedia mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Artinya Freeport dapat melakukan ekspor konsentrat.

 

[Source]

Sumber image : www.amoktarina.com

Komentar