Banyak Yang Harus Diperbaiki Dari Peta Jalan E-Commerce

Banyak Yang Harus Diperbaiki Dari Peta Jalan E-Commerce

Masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam peta jalan e-commerce yang telah disahkan oleh pemerintah. Hal ini dinyatakan oleh Aulia E. Marinto, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), saat diskusi media tentang peta jalan e-commerce di Jakarta.

“Ini rangka pertama yang harus kita revisit lagi, nanti kita akan balik lagi. Tapi langkah ini kalau diurus sudah bagus sekali, daripada kita bilang ini belum ini belum. Karena memang ada prioritas-prioritas,” kata Aulia setelah konferensi media di Hotel Morrisey, Jakarta.

Kemudian Aulia juga menuturkan bahwa pihaknya memberikan apresiasi atas langkah pemerintah yang meresmikan Peraturan Presiden No 74/2017 mengenai Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik. Peraturan Presiden ini disahkan pada tanggal 3 Agustus 2017.

Adanya kebijakan pemerintah ini dianggap sebagai bentuk dukungan positif pemerintah untuk perkembangan e-commerce di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Presiden ini, peta jalan e-commerce dibagi menjadi tiga segmen. Ketiga segmen tersebut yaitu Usaha Kecil Menengah (UKM), perusahaan e-commerce yang sudah mapan, dan startup (perusahaan rintisan) yang bergerak di bidang teknologi.

Cakupan sektor yang cukup luas

Aulia mengakui bahwa untuk menyempurnakan peta jalan ini, industri e-commerce butuh waktu yang lama. Walaupun demikian, peta jalan dalam kebijakan pemerintah ini sudah mencakup wilayah dan sektor yang cukup luas.

“Jangan lupa apa yang kita bangun ini adalah hal yang baru. Sama sekali lima tahun nggak ada dan dia lintas sektor manapun. Berada di seluruh Sabang sampai Merauke. Maka tantangannya tentu harus membangun secara pelan-pelan. Perlu punya visi yang sekarang diterapkan, termasuk visi menjadi digital ekonomi terkuat di Asia Tenggara,” lanjutnya.

Pemerintah juga memiliki target yang ambisius mengenai pencapaian ekonomi digital. Target nilai transaksi e-commerce dalam negeri yaitu USD 130 miliar atau Rp 1,7 quadriliun pada tahun 2020. Sedangkan berdasarkan data IDC, nilai transaksi e-commerce Indonesia di tahun 2016 baru mencapai USD 651,7 juta atau sekitar Rp 8,7 triliun.

Artinya, target yang diharapkan pemerintah adalah peningkatan sebanyak 1000 kali lipat.

Di sisi lain, Aulia mengakui bahwa ada perlambatan dalam bisnis e-commerce selama beberapa periode terakhir. Perlambatan ini dikarenakan metode jual beli daring hanya merupakan saluran tambahan untuk penjualan offline dan ritel. Karena sebagai perpanjangan dari jual beli offline inilah, IDC sempat menyebutkan mungkin ada perhitungan ganda atas perdagangan e-commerce di Indonesia.

 

[Source]

Komentar