PM Mengenai Angkutan Online Resmi Berlaku Mulai 1 November 2017

PM Mengenai Angkutan Online Resmi Berlaku Mulai 1 November 2017

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah merampungkan rancangan Peraturan Menteri (PM), revisi dari PM Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Peraturan terbaru ini akan efektif per tanggal 1 November 2017.

Namun sebelum diterbitkan, rancangan PM ini pastinya akan diuji terlebih dahulu. Adapun kota yang jadi tempat ujicoba adalah Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Medan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Budi juga berharap bahwa dalam uji publik ini tidak akan ada perubahan yang signifikan dari rancangan PM yang sudah jadi. “Besok ada uji publik di lima kota, kita harapkan ada suatu yang terlalu berubah,” ujarnya.

Sedangkan plt Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Hindro Surahmat, mejelaskan bahwa ada beberapa hal yang diatur dalam PM baru ini. Pertama, kendaraan yang digunakan untuk taksi online harus dilengkapi stiker dengan tanda khusus.

“Ini ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang serta di kanan dan kiri badan kendaraan dengan memuat informasi wilayah operasi, jangka waktu berlaku izin, nama badan hukum, danlatar belakang logo Perhubungan,” kata dia.

Kedua, seorang pengemudi taksi online harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai dengan golongannya.

Ketiga, perusahaan harus mengasuransikan pengemudi dan penumpang sebagai tanggaung jawab penyelenggaraan angkutan. Yaitu iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut.

Keempat, perusahaan di bidang transportasi yang berbasis teknologi informasi darat harus memberika akses Digital dashboard pada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur,Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Kelima, memberikan akses kendaraan yang telah memiliki izin untuk penyelenggaraan angkutan sewa khusus, akan diberikan kartu pengawasan yang diusulkan oleh badan hukum.

“Wajib bekerjasama dengan Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki izin penyelenggaraanAngkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, menaati dan melaksanakan tata cara penggunaan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan membuka kantor cabang dan menunjuk penanggungjawab kantor cabang di kota sesuai wilayah operasi,” jelasnya.

 

[Source]

 

Image source http://mediaindonesia.com

Komentar