Pemerintah Cabut Kebijakan PPN Untuk Gula Konsumsi

Pemerintah Cabut Kebijakan PPN Untuk Gula Konsumsi

Kebijakan Kementrian Keuangan untuk memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi gula konsumsi akhirnya dicabut. Para petani tebu mengaku lega karena mereka bisa memperoleh keuntungan dengan ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) tanpa dibebani PPN.

Sekretaris Jendral Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Nur Khabsyin mengatakan bahwa pihaknya merasa lega dengan keputusan dari pemterintah ini. Saat ini petani tebu dapat menikmati keuntungan dari nilai jual gula yang berlaku.

“Jadi kekhawatiran para pedagang gula akan dikenai PPN tidak lagi terjadi. Karena adanya PPN itu, mereka enggan melakukan pembelian terhadap tebu yang diproduksi petani,” jelasnya.

Nur juga yakin bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) maka harga gula tani bisa berangsur naik dan pedagang tidak takut akan dibebani PPN.

“Petani kini bisa fokus untuk menjaga agar harga gula tidak jatuh dan memastikan tidak terjadi impor dan merembesnya gula rafinasi ke pasar,” tambahnya.

APTRI memperkirakan ada sebanyak 250 ribu ton gula konsumsi yang menumpuk di gudang. Keengganan pedagang dalam membeli karena adanya PPN menjadikan timbunan gula ini tidak bisa terserap ke pasar.

“Karena khawatir dipungut PPN, para pedagang gula menekan harga pembelian di level petani dengan alasan untuk berjaga-jaga apabila PPN-nya ditagih pemerintah,” jelas Nur.

Selanjutnya Ketua APTRI Soemitro Samadikoen menyatakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menandatangani PMK No 116/ KMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai pada 15 Agustus.

“Kami menyambut baik keputusan dari pemerintah. Semoga bermanfaat bagi para petani di berbagai kantong tebu,” kata Soemitro.

Sama halnya dengan gula konsumsi, ubi-ubian dan bumbu-bumbuan juga masuk dalam daftar barang kebutuhan pokok yang bebas PPN. Kesemua jenis barang kebutuhan pokok ini ada sebelas jenis banyaknya, namun pada dasarnya yang dimaksud barang kebutuhan pokok oleh Mahkamah Konstitusi (MK) lebih dari 11 jenis ini.

Adapun  sebelas jenis barang kebutuhan pokok yang dimaksud adalah beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

Menurut MK, kesebelas barang kebutuhan pokok itu hanyalah contoh dan bukan bersifat limitatif. Dengan demikian komoditi seperti gula, juga bisa digolongkan dalam bara kebutuhan pokok yang tidak kena PPN.

[Source]

Komentar