Implementasi Premi Restrukturisasi Sebaiknya Tidak Dilakukan Sekarang

Implementasi Premi Restrukturisasi Sebaiknya Tidak Dilakukan Sekarang

Dengan adanya premi restrukturisasi perbankan (PRP), kalangan perbankan berharap tindakan ini tidak akan memberatkan pelaku industri dan perbankan itu sendiri.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menyampaikan kekhawatirannya saat peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) di Jakarta.

“Jika memungkinkan, bentuk iuran tambahan seperti premi lebih baik untuk ditahan terlebih dahulu agar dapat membantu permodalan perbankan bertumbuh lebih sehat,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Utama PT Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo. Menurutnya, PRP seharusnya diatur sesuai dengan kondisi saat ini.

“Melihat sudah adanya mekanisme pertahanan, PRP menurut saya boleh di-set up sebagai aturan. Namun, mungkin pendanaannya dilaksanakan ketika benar-benar dibutuhkan,” ungkap Kartika.

Kartika kemudian menjelaskan bahwa saat ini pihak perbankan dapat memiliki tiga mekanisme pertahanan yang melindungi bank dari risiko kegagalan.

Mekanisme pertama adalah mekanisme pertahanan dari segi permodalan perbankan yang jika dilihat dari rasio kecukupan modal inti (capacity adequacy ratio / CAR), dapat dikatakan cukup memadai. Ia pun menambahkan bahwa CAR Mandiri sekarang mencapai 21%.

Kemudian mekanisme kedua adalah adanya penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap dana masyarakat. Penjaminan ini juga bisa melindungi dari risiko sistematik kegagalan bank. Yang terakhir adalah mekanisme pertahanan dari bail-in yang terkandung dalam UU PPKSK.

“Kondisi ini sudah berlapis. Patokannya beberapa negara punya buffer 1% dari PDB,” lanjut Kartika. Ketiga mekanisme ini dinilai Kartika sudah cukup untuk melindungi perbankan dari risiko perbankan, terutama pada kondisi ekonomi Indonesia seperti saat ini.

Selain itu, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Joko Suyanto menjelaskan bahwa pelaku perbankan saat ini sudah memiliki kewajiban untuk membayar premi ke LPS dan iuran ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penambahan premi ini pun dinilai memberatkan perbankan dari segi operasional, dan premi restrukturisasi ini sifatnya tidak mendesak. Hal ini dilihat dari risiko perbankan saat ini yang terbilang rendah. Bagi pihak perbankan, adanya tambahan premi dapat dilakukan jika risiko kegagalan perbankan dianggap besar.

[source]

Komentar