Program Kerja Cagub Cawagub: Mana yang Berdampak pada Ekonomi Anda?

Program Kerja Cagub Cawagub: Mana yang Berdampak pada Ekonomi Anda?

Ditulis oleh

Pilkada pada tahun ini diadakan serentak di tujuh provinsi di Indonesia. Meskipun demikian, harus diakui bahwa tidak ada yang menyedot perhatian lebih dari pilkada di DKI. Pasalnya, sebagai sebuah ibu kota Negara, DKI Jakarta memang selalu menjadi sorotan. Hal ini ditambah dengan kontraversi yang ditimbulkan oleh para kandidat gubernur dan wakil gubernur..

Setelah sukses digelar putaran pertama, tanggal 19 April 2017 nanti akan kembali dilangsungkan putaran kedua untuk pilkada di DKI Jakarta. Mari pada kali ini kita menafikan semua kontraversi yang tidak berhubungan dengan program kerja mereka, seperti kasus hukum yang menimpa Ahok dan Sandiaga. Namun akan lebih baik menyambut pilkada putaran kedua ini, jika kita melihat kembali program kerja dari masing-masing pasangan cagub dan cawagub DKI.

Tentunya ada saja yang bisa dikritisi dari program kerja yang sudah dijabarkan oleh pasangan calon cagub dan cawagub kali ini. Bukan karena program kerjanya tidak bagus, hanya saja perkiraan waktu yang akan dibutuhkan juga risiko dalam proses pengerjaannya akan memakan biaya bahkan mungkin bisa dianggap merugikan dengan beberapa pihak.

Kali ini AturDuit.com akan mengajak Anda untuk melihat program kerja dari pasangan cagub dan cawagub yang akan bersaing di pilkada putaran kedua ini. Mulai dari apa saja program kerja kedua pasangan calon bertahan ini, apa program unggulannya, kritik apa saja yang mereka dapatkan berkaitan dengan beberapa program kerjanya, dan tentu saja dampak ekonomis bagi masyarakat.

Mencakup apa saja program kerja Ahok-Djarot dan Anies-Sandi?

Pada asarnya setiap pasangan calon cagub dan cawagub memiliki program kerja yang mencakup enam hal, yaitu; lingkungan, ekonomi, kesehatan, penyandang disabilitas, pariwisata kebudayaan dan teknologi. Hanya saja kali ini, mari kita focus pada program kerja mereka yang berkaitan dengan ekonomi.

Berikut adalah program kerja dari pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandiaga seperti yang dikutip oleh Kompas.com.

Program kerja Ahok-Djarot

  1. Meningkatkan peran BUMD
  2. Menjaga ketersediaan sembako
  3. Memperbaiki kesehatan finansial
  4. Menciptakan system kerjasama yang transparan
  5. Menyediakan subsidi bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP)
  6. Menyediakan fasilitas co-working space
  7. Melanjutkan revitalisasi pasar
  8. Melanjutkan program budidaya ikan
  9. Mebangun pasar perkulakan
  10. Program pemberdayaan warga rusun

Program Kerja Anies-Sandi

Pangan

  1. Meningkatkan efisiensi produk
  2. Memetakan variasi kebutuhan
  3. Memberikan kompensasi warga miskin
  4. Operasi pasar
  5. Menciptakan teknologi aplikasi daring yang berfungsi sebagaiinformation clearing house (pembanding harga bahan pokok) dan e-commerce
  6. Pelatihan urban farming
  7. Melakukan negosiasi dan pinjaman kepada produsen
  8. Skema intensif dan disintensif
  9. Menelusuri dan menindak praktik-praktik yang membuat harga pokok melambung
  10. Membuat system informasi antar produsen
  11. Menjaga kenaikan harga agar tidak melebihi kenaikan upah
  12. Memonitor penysubsidi
  13. Menjalin kerjasama dengan daerah-daerah yang merupakan pemasok

Lapangan pekerjaan

  1. Membangun enterpreneurship center di kelurahan-kelurahan
  2. Pelatihan untuk mereka yang terkena PHK
  3. Mengembangkan program untuk usia muda
  4. Memetakan lahan pekerjaan
  5. Informasi pekerjaan melalui aplikasi daring
  6. Memetakan lahan pekerjaan yang mengalamai deficit/surplus pekerjaan
  7. Menetapkan syarat pengadaan/pembuka lapangan kerja
  8. Penyederhanaan izin usaha agar dapat banyak menyerap pekerja (reformasi birokrasi)
  9. Menyelenggarakan proyek masif & membuat skema insentif
  10. Memberi stimulus pada pengusaha muda agar dapat berkembang
  11. Memastikan semua pekerja mendapatkan jaminan kesehatan
  12. Program bantuan modal dan pengembangan usaha untuk UMKM sebagai penyerap tenaga kerja
  13. Menjembatani antara lulusan pendidikan dan dunia kerja melalui mentorship dengan maestro atau tokoh-tokoh yang dapat mempersiapkan baik kemampuan kerja maupun memberi inspirasi bagi lulusan.

Dalam versi visi misi yang lebih ringkas, Anies-Sandi menyusun program ekonomi yang menjadi program prioritas. Program proritas tersebut akan dilaksanankan dengan cara:

  1. Melahirkan 200 ribu pengusaha kecil menengah di Jakarta dengan mendirikan pusat-pusat kewirausahaan di tiap kecamatan.
  2. Memenuhi ketersediaan hunian layak dan terjangkau untuk mayoritas pekerja termasuk sektor informal di pusat-pusat kota dengan peningkatan koefisien lantai bangunan.
  3. Menata kampung-kampung kumuh dengan pendekatan humanis dan kreatif sesuai standar kesehatan lingkungan, di antaranya kampung deret, kampung susun dan kampung tematik.
  4. Menjadikan pasar tradisional dan pedagang kaki lima sebagai bagian dari solusi urbanisasi dan pilar ekonomi kerakyatan, melalui revitalisasi dan gerakan pemberdayaan kaki lima kota.
  5. Menata kembali distribusi kebutuhan pokok untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan.

Program kerja unggulan kedua pasangan cagub dan cawagub

Tentunya masing-masing pasangan cagub dan cawagub ini memiliki program kerja unggulannya masing-masing. Program kerja ini dianggap yang paling menguntungkan bagi warga dan bisa berdampak langsung. Berikut penjabaran singkat mengenai program kerja dari masing-masing pasangan calon.

Ahok-Djarot

Mengingat diangkatnya Ahok menjadi gubernur DKI karena dia harus meneruskan masa jabatan Jokowi yang diangkat menjadi Presiden RI tahun 2014, maka saat ini Ahok pun meneruskan program kerja milik Joko Widodo (akrab dipanggil Jokowi). Program unggulan Ahok-Djarot pun salah satunya adalah meneruskan pekerjaan dari program kerja Jokowi. Pasangan ini menyadari bahwa pesaingnya menawarkan banyak program kerja yang baru, namun mereka tetap berkomitmen untuk menuntaskan program kerja yang dimulai Jokowi tahun 2012 lalu.

Meskipun demikian, pasangan ini menjadikan program barunya sebagai program kerja unggulan, yaitu pengadaan kartu Jakarta One. Walaupun kartu Jakarta One sudah dirintis sejak tahun lalu, mereka berharap bahwa ke depannya kartu Jakarta One dapat berintegrasi dengan pemerintah pusat dan bank agar menjadi fasilitas yang memudahkan masyarakat. Kartu ini nantinya bisa digunakan untuk melakukan pembayaran pada pelayanan publik milik pemerintah seperti naik bus Transjakarta, rusun, pajak, RSUD, MRT, hingga penyaluran kredit usaha kecil menengah. Kartu Jakarta One juga merupakan bagian dari visi Ahok yang ingin menjadikan Jakarta sebagai Smart City.

Anies-Sandiaga

Pasangan cagub cawagub Anies-Sandiaga memiliki program kerja unggulan yang mengacu pada pembangunan fisik dan sumber daya manusia di Jakarta. Pasangan ini akan memfokuskan kerjanya pada ketersediaan lapangan pekerjaan, pengendalian harga, dan pengadaan air bersih.

Selain permasalahan pangan, SDM, dan air bersih, pasangan ini juga mengusung program kerja unggulan berupa pengadaan rumah terjangkau bagi masyarakat Jakarta. Tentunya masyarakat Jakarta sudah banyak yang mendengar tentang rumah dengan down payment (DP) Rp 0. Menurut pasangan ini, merealisasikan rumah seharga Rp 350 juta dengan DP Rp 0 sangatlah memungkinkan dan skema pembayarannya juga tidak akan memberatkan.

Pro kontra dari program kerja pasangan cagub cawagub DKI Jakarta

Tentunya program kerja dari kedua pasangan ini menuai pro dan kontra, baik dilihat dari segi ekonomi, politik, dan lingkungan. Bahkan program kerja unggulan mereka pun menjadi sasaran kritik berbagai pihak yang melihat risiko jika nantinya program kerja ini mulai dijalankan.

Kubu Ahok-Djarot misalnya, menuai kritik karena berencana untuk melakukan reklamasi 17 pulau di pantai Jakarta Utara. Isu yang sedang hangat ini memang mencuat dan banyak diperbincangkan di masa Ahok menjadi gubernur mengingat Ahok menyetujui untuk memberikan izin reklamasi pada developer. Pada dasarnya, rencana ini sudah dibuat di masa pemerintahan Presiden Soeharto, tepatnya di tahun 1995. Namun, dengan adanya krisis keuangan dan lengsernya Soeharto, proyek ini tertunda. Berikut adalah kronologis dari kasus reklamasi 17 pulau yang digadang oleh Ahok dan Djarot. Saat ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTUN) Jakarta memenangkan tuntutan nelayan Jakarta Utara agar proyek reklamasi ini dihentikan.

Reklamasi adalah salah satu ketakutan dari berbagai pihak, terutama nelayan dan pegiat lingkungan, jika nantinya Ahok-Djarot kembali memimpin Jakarta. Dari segi ekonomi, proyek ini bisa saja “mangkrak” kembali karena belum tuntas sampai akhir masa jabatan 2017-2022. Belum lagi pembiayaan dari proyek ini tentu sangat besar. Kemudian masalah mata pencaharian nelayan yang bisa terganggu karena proyek ini. Dari segi geografis, pemerintah daerah Jakarta harus bermusyawarah dengan daerah sekitarnya seperti Tangerang.

Di sisi lain, dari kubu Anie-Sandiaga, kritik banyak bermunculan karena mengusung ide DP Rp 0 untuk  perumahan di Jakarta. Ide ini memang diperuntukan bagi masyarakat Jakarta yang kurang mampu,  hanya saja berbagai pengamat meragukan bahwa ide ini nantinya akan berjalan mulus.

Pertanyaan pertama adalah, adakah lembaga keuangan yang mau bekerjasama dalam proyek ini? Mengingat uang muka dimaksudkan untuk jaminan bahwa debitur akan menyelesaikan cicilannya. Karena jika tidak, dia tidak akan mendapatkan DP yang sudah dibayarkan sebelumnya. Jika proyek perumahan ini tanpa DP, ditakutkan tidak ada komitmen dari debitur untuk menyelesaikan cicilannya.

Ide ini juga ditakutkan malah menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah karena menalangi uang muka bagi masyarakat yang ingin membeli rumah. Mengingat jumlah uang yang akan dikeluarkan sangat besar, mau tidak mau calon debitur harus bisa memberikan jaminan bahwa dia akan menyelesaikan jaminannya.

Dengan membaca ulasan dari program kerja masing-masing kandidat pada pilkada DKI putaran kedua ini, dapat dilihat bahwa pembangunan fisik dan SDM menjadi fokus utama. Apalagi, jika kita ulas dari program unggulan mereka.

Ahok-Djarot sudah membuktikan kinerja mereka selama bertugas sebagai gubernur dan wakil gubernur. Tidak adil rasanya jika kita tidak mengakui bahwa ada banyak perubahan positif yang terjadi di Jakarta. Mulai dari kinerja pelayanan publik yang makin bersih dan terpecaya, dan yang paling mengejutkan adalah berhasilnya Ahok dan Djarot menutup area lokalisasi Kalijodo dan menjadikannya taman bermain.

Anies pun telah membuktikan pengabdiannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari tahun 2014 sampai 2016. Masyarakat menilai citra dan kinerjanya selama menjadi menteri baik, walaupun dia dianggap tidak memprioritaskan visi Jokowi, yaitu penyebaran Kartu Pintar. Hal ini berujung pada dicopotnya jabatan menteri dari Anies Baswedan. Reputasi bersih inilah yang akhirnya memikat beberapa partai untuk mengusungnya menjadi pemimpin DKI Jakarta berikutnya.

Kenali lebih lanjut tentang kondisi ekonomi masyarakat Jakarta dalam artikel tentang seberapa mahal biaya hidup di Jakarta.

Komentar