Program Kerja di Bidang Ekonomi Kedua Calon Presiden

Ditulis oleh imoney

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden akan berlangsung sebentar lagi. Kedua pasangan memiliki visi dan misi yang sama baiknya dan bertujuan untuk kesejahteraan Indonesia. Dengan masa jabatan hingga tahun 2019, nasib bangsa Indonesia ada di tangan salah satu pasangan capres-cawapres tersebut. Salah satu faktor yang menjadi perhatian utama kalangan masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah, adalah program kerja di bidang ekonomi.

Perekonomian rakyat berada di tangan kedua pasangan ini. Karena itu, masyarakat harus pintar-pintar memilih pasangan yang akan memimpin Indonesia tersebut. Berikut ini kami bandingkan program kerja di bidang ekonomi kedua pasangan capres-cawapres.

Program Kerja Prabowo-Hatta Rajasa

Pasangan Prabowo-Hatta Rajasa mengusung visi “Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur serta bermartabat”. Pasangan ini lebih menekankan pada reformasi belanja negara dengan tujuan memperbaiki efektivitas belanja negara, meningkatkan efisiensi belanja negara, serta meminimalkan kebocoran dan pemborosan anggaran. Berikut ini adalah program kerja di bidang ekonomi pasangan Prabowo-Hatta:

1. Meningkatkan pendapatan per kapita penduduk dari Rp 35 juta menjadi minimal Rp 60 juta dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen per tahun.

2. Mengurangi jurang antara si miskin dengan yang kaya dengan menurunkan Indeks Gini dari 0,41 menjadi 0,31 serta meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dari sekitar 75 menjadi 85.

3. Meningkatkan daya serap angkatan kerja menjadi 2 juta lapangan kerja per tahun.

4. Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Keuangan yang terintegrasi dengan pariwisata, properti, pendidikan, industri kreatif, jasa-jasa, dan ritel komersial. Investasi pemerintah dianggarkan sekitar US$ 2,25-3 miliar selama 7 tahun.

5. Meningkatkan penerimaan negara dari pajak sekitar 12 persen hingga 16 persen rasio PDB.

6. Mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan lain untuk memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, peternak, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, pedagang tradisional, dan pedagang kecil lainnya.

7. Mendirikan Bank Tani dan Nelayan yang secara khusus menyalurkan kredit pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan.

8. Memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil, petani, peternak, nelayan, buruh, pedagang tradisional, dan pedagang kecil.

9. Melindungi dan memodernisasi pasar tradisional.

10. Mengalokasikan dana APBN sekitar Rp 1 miliar per desa/kelurahan per tahun. Dana APBN yang disiapkan sebesar Rp 385 triliun selama 2015-2019 bagi 75.244 desa/kelurahan. Dana itu antara lain untuk: Jalan, jembatan, dan irigasi desa dan pesisir; Listrik dan air bersih desa; koperasi desa, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Petani, dan lembaga keuangan mikro; Lumbung desa; Pasar desa; Klinik dan rumah sehat desa; Pendidikan dan wirausaha muda desa; Sistem informasi dan penguatan perangkat pemerintah desa.

11. Mencetak 2 juta hektare lahan baru untuk meningkatkan produksi pangan yang dapat mempekerjakan lebih dari 12 juta orang.

12. Penambahan dana riset Rp 10 triliun dari APBN untuk mempercepat pengembangan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian rakyat.

13. Mencetak 2 juta hektare lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, kemiri, dan bahan baku bioetanol yang dapat mempekerjakan lebih dari 12 juta orang.

14. Membangun pabrik pupuk area dan NPK baru milik petani dengan total kapasitas 4 juta ton.

15. Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis irigasi dan pelabuhan perikanan di pesisir.

 

Program Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla

Pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla mengusung visi “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam bidang ekonomi, pasangan ini mengedepankan pemikiran Tri Sakti dari Bung Karno yang salah satunya adalah berdikari dalam bidang ekonomi. Hal tersebut diwujudkan dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama produksi serta distribusi nasional. Berikut ini adalah program kerja di bidang ekonomi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla:

1. Mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektare.

2. Program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk seluruh rakyat di tahun 2019.

3. Membangun 10 kawasan industri baru berikut pengembangan untuk hunian buruhnya.

4. Membangun 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada.

5. Perbaikan irigasi rusak dan jaringan irigasi di 3 juta hektare sawah; 1 juta hektare lahan sawah baru di luar Jawa; pendirian Bank Petani dan UMKM.

6. Penyusunan kebijakan pengendalian atas impor pangan melalui pemberantasan terhadap ‘mafia’ impor.

7. Pencanangan 1.000 desa berdaulat benih hingga tahun 2019.

8. Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak terhadap 3 juta hektare pertanian dan 25 bendungan hingga tahun 2019.

9. Peningkatan investasi dalam negeri sebesar 15 persen per tahun.

10. Meningkatkan akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0,3 hektare menjadi 2,0 hektare per KK tani.

11. Penurunan biaya logistik 5% per tahun dengan mengembangkan sistem transportasi umum massal terintegrasi yang berimbang, baik di lautan, udara, maupun darat.

12. Pembangunan 100 sentra perikanan sebagai tempat pelelangan ikan terpadu dengan penyimpanan dan pengolahan produk perikanan terpadu.

13. Meningkatkan produksi perikanan dua kali lipat menjadi sekitar 40-50 juta ton per tahun pada 2019.

14. Mencapai tak ratio menjadi 16% terhadap PDB.

15. Meningkatkan luas konservasi perairan yang dalam 5 tahun mendatang menjadi 17 juta hektare.

 

Dengan memerhatikan perbandingan program kerja di bidang ekonomi yang diajukan oleh kedua pasangan capres-cawapres tersebut, semoga Anda dapat menentukan mana pasangan yang terbaik dalam hal pengembangan di bidang ekonomi. Sebab, selama lima tahun ke depan, ekonomi Indonesia berada di tangan salah satu pasangan tersebut. Jangan sampai Anda salah memilih pasangan yang tidak sejalan dengan Anda program kerja di bidang ekonominya.

 

Cari tahu di sini negara dengan tingkat korupsi tertinggi, apakah Indonesia termasuk?