Pengadaan Listrik Di Seluruh Indonesia Ditargetkan Mencapai Rasio 96%

Pengadaan Listrik Di Seluruh Indonesia Ditargetkan Mencapai Rasio 96%

Target rasio elektrifikasi yang dicanangkan pemerintah pusat adalah 96 persen di tahun 2019. Di tahun ini, tercatat rasio elektrifikasi di Indonesia sudah mencapai 93,08 persen. Capaian pemerintah ini sudah melebihi target rasio elektrifikasi taun 2017 yaitu 92,75 persen.

Yang dimaksud dengan rasio elektrifikasi sendiri adalah tingkat perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan total penduduk di seluruh Indonesia.

“2019 minimal 96 persen dan kalau lebih bekerja keras lagi, bisa 99 persen. Kenaikan hampir 3 persen per tahun ini luar biasa sekali,” kata Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Capaian ini menunjukkan kesungguhan dari pemerintah untuk memberikan fasilitas listrik ke seluruh wilayah di Indonesia. Walaupun demikian,menurut catatan dari  Kementerian EDM masih ada sekitar 2.500 desa yang tersebar di seluruh Indonesia yang belum menikmati fasilitas listrik.

Dalam rangkan mendorong percepatan program elektrifikasi ini, Menteri ESDM telah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil. Dengan adanya PM ini, Kementerian ESDM memberikan peluang bagi badan usaha untuk meyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi berskala kecil.

Program eletrifikasi ini juga harus memanfaatkan penggunaan energi terbarukan untuk sumber daya listriknya. Kesempatan untuk membangun pembangkit listrik ini sudah diberikan pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan badan usaha lain. Mereka dapat membangun pembangkit listrik dengan kapasitas di bawah 50 Mw di sistem off grid tanpa perlu masuk terlebih dahulu dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Sistem off grid ini adalah sistem pembangkit listrik tenaga matahari untuk area ata desa yang tidak terjangkau PLN.

Selain itu, pemerintah juga sedang berusaha mengembangkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk mewujudkan program 35 ribu megawatt. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Sommeng mengatakan bahwa pembangunan PLTU sendiri membutuhkan waktu yang lama jika dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis lainnya. Pembangunan PLTU bisa memakan waktu lima tahun, sedangkan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) hanya membutuhkan waktu setahun.

Dengan adanya diversifikasi dalam jenis pembangkit tenaga listrik, serta terbukanya kesempatan bagi badan usaha untuk menyelenggarakan pengadaan listrik, maka diharapkan harga listrik akan makin terjangkau. Dengan demikian, niat pemerintah untuk mencapai rasio elektrifikasi 96 persen di tahun 2019 dapat terwujud.

[Source]

Komentar