Relaksasi Pajak Penghasilan Karyawan untuk Hadapi Dampak Wabah Coronavirus

Relaksasi Pajak Penghasilan Karyawan untuk Hadapi Dampak Wabah Coronavirus

Situasi yang melanda dunia saat ini akibat Coronavirus memang mempengaruhi semua segi kehidupan manusia, terutama ekonomi.

Pemerintah, mau tidak mau, membuat sebuah kebijakan untuk meringankan beban ekonomis masyarakat. Sebagaimana yang telah dirancang pemerintah, berupa relaksasi pajak.

Bagaimana rincian dari kebijakan pajak ini?

Insentif fiskal menghadapi bencana Coronavirus

Pertama, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan insentif fiskal. Pada dasarnya, insentif fiskal adalah pemanfaatan anggaran pengeluaran dan pendapatan negara untuk mempengaruhi keadaan ekonomi. Adapun insentif fiskal kali ini digunakan untuk mengantisipasi krisis ekonomi akibat penyebaran Coronavirus.

Kali ini dalam hal perpajakan, siapa saja yang menikmati insentif fiskal ini?

Relaksasi pajak untuk karyawan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah akan menanggung 100% Pajak Penghasilan (PPh) 21. Keringanan pajak ini berlaku untuk karyawan industri manufaktur atau pengolahan, sehingga mereka akan menerima gajinya secara utuh. Hal ini karena dua sektor tersebut paling terdampak oleh kondisi saat ini.

Relaksasi pajak ini akan berlangsung mulai April 2020 hingga enam bulan ke depan. Adapun yang termasuk dalam PPh 21 adalah gaji, upah, honorarium, dan tunjangan. Kebijakan ini berlaku untuk karyawan dengan gaji hingga Rp 200 juta per tahun atau Rp 16 juta per bulan.

Relaksasi pajak untuk perusahaan

Selain relaksasi pajak untuk karyawan, aturan ini juga berlaku untuk badan usaha atau pengusaha. Pajak yang ada dalam PPh 25 mencakup pajak dari badan usaha atau pihak industri.

Relaksasi pajak untuk industri ini sebesar 30% dari jumlah pungutan pajak yang harus dibayarkan. Kebijakan ini akan berlaku hingga September 2020. 19 industri yang dimaksud adalah sebagai berikut.

– Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia

– Industri peralatan listrik

– Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer

– Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional

– Industri logam dasar

– Industri alat angkutan lainnya

– Industri kertas dan barang dari kertas

– Industri makanan

– Industri komputer, barang elektronik dan optik

– Industri mesin dan pelengkapan

– Industri tekstil

– Industri karet, barang dari karet dan plastik

– Industri furnitur

– Industri percetakan dan reproduksi media rekaman

– kemudian industri barang galian bukan logam

– Industri barang logam bukan mesin dan peralatannya

– Industri bahan jadi

– Industri minuman

– Industri kulit barang dan kulit serta alas kaki

Kemudian, industri di sektor pariwisata seperti hotel dan restoran akan bebas pajak mulai tanggal 1 April 2020. Pembebasan pajak ini berlaku untuk destinasi wisata Batam, Denpasar, Yogyakarta, Labuan Bajo, Lombok, Malang, Manado, Toba (Silangit), Tanjung Pandan, dan Tanjung Pinang.

Keringanan selain pajak dan insentif

Tentunya ada keringanan-keringanan lainnya selain relaksasi pajak untuk karyawan industri manufaktur dan pengolahan.

Khusus bagi petugas medis yang terlibat dalam penanganan COVID-19, akan mendapatkan insentif selain gaji. Rincian dari insentif ini adalah; dokter spesialis Rp 15 juta, dokter umum gigi Rp 10 juta, bidan perawat Rp 7,5 juta, dan tenaga medis lainnya Rp 5 juta.

Bagi keluarga petugas medis yang meninggal akibat ikut dalam usaha penanganan COVID-19, akan diberi santunan Rp 300 juta.

Kemudian untuk tukang ojek, supir taksi, serta nelayan yang memiliki kredit kendaraan, motor atau mobil, akan mendapatkan      kelonggaran. Kelonggaran ini berupa penangguhan pembayaran bunga angsuran selama satu tahun. Artinya mereka hanya perlu membayar pokok kredit tanpa bunga selama setahun.

Apa yang diharapkan dari relaksasi pajak?

Tentu saja pemerintah berharap dengan adanya relaksasi pajak ini daya beli masyarakat tidak terganggu. Terutama para buruh di industri manufaktur dan pengolahan, yang terdampak oleh menyebarnya COVID-19.

Di sisi lain, mengingat PPh setiap bulannya adalah 5% sampai 15% maka bisa dibilang cukup terasa. Apalagi kalau gaji Anda mencapai angka Rp 50 juta per tahun, artinya pajak tahunan Anda menjadi Rp 2.500.000. Dengan adanya relaksasi ini, Anda hanya membayar pajak tahunan sebesar Rp 1.250.000.

Uang ini bisa Anda alokasikan ke pos pengeluaran lain jika memang kebutuhan hidup sudah terpenuhi. Misalnya, menjadi dana darurat, tabungan, atau untuk persiapan investasi di masa mendatang.

Hanya saja, sayangnya jika Anda tidak bekerja pada sektor industri manufaktur dan pengolahan, Anda tidak bisa menikmati relaksasi pajak ini. Oleh karenanya, Anda harus tetap menjaga manajemen keuangan selama masa darurat ini.

Komentar