Penyediaan Rumah DP 0% Untuk PNS, TNI, dan Polri Cegah Korupsi

Penyediaan Rumah DP 0% Untuk PNS, TNI, dan Polri Cegah Korupsi

Tanggapan positif diterima pemerintah mengenai program rumah dengan down payment (dp) 0% untuk apparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Dimana hal ini untuk mencegah para aparatur negara tersebut dari tindakan korupsi.

“Saya meyakini pemenuhan rumah untuk ASN, Polri dan TNI sebagai langkah tepat pemerintah, khususnya menyangkut kesejahteraan dan meminimalisir pelanggaran hukum,” ungkap Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni dalam siaran pers.

Sebagai anggota parlemen yang mendalami persoalan hukum, keamanan, dan HAM, Sahroni melihat bahwa salah satu penyebab munculnya persoalan pungli dan korupsi adalah tingginya biaya kebutuhan dasar. Tingginya harga ini memicu oknum ASN, TNI, dan Polri untuk menggunakan segala cara agar bisa memiliki rumah sendiri. “Imbasnya, para oknum akhirnya melakukan perbuatan yang menyalahi dengan praktik pungli bahkan korupsi,” ujarnya.

Sebagai gambaran, Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir sebuah laporan pada semester awal 2018 lalus. Terlihat dari pemetaan yang dilakukan ICW, ada 10 kasus korupsi yang melibatkan 101 ASN, 68 ketua atau anggota DPRD, dan 61 orang pihak swasta.

Meskipun ada sistem elektronik yang bertujuan untuk mencegah pungli, namun paradigma negatif masyarakat terhadap pungli yang dilakukan korps Bhayangkara di bidang pelayanan ataupun lalu lintas masih ada. Adapun pada temuan lainnya, banyak peristiwa penggusuran rumah dinas akhirnya terjadi penolakan dan bahkan bentrokan karena keluarga TNI tidak memiliki hunian tetap.

“Sebagai kebutuhan primer, rumah menjadi beban tersendiri bagi ASN, Polri dan TNI yang berpenghasilan terbatas. Saat gaji dirasakan tak lagi mencukupi karena berbagai kebutuhan pokok lainnya, oknum ASN, Polri atau bahkan anggota TNI akhirnya terpikir untuk mencari celah pendapatan dengan cara memanfaatkan kewenangan. Potensi pungli dan korupsi pun terbuka,” jelasnya lagi.

Menurutnya, kebanyakan kendala untuk memiliki rumah pribadi adalah besaran DP. Banyak ASN atau anggota TNI dan Polri yang tidak memiliki rumah karena tabungannya tidak cukup untuk DP. “Dengan menyelesaikan persoalan ini, maka akan meminimalisir terjadinya praktik pungli dan korupsi”.

Dalam sebuah rapat di Istana Negara, Jokowi menekankan pentingnya program penyediaan perumahan bagi ASN, TNI, dan Polri. Pemerintah juga berkomitmen untuk mempercepat penyediaan rumah layak bagi 945.000 ASN, 275.000 anggota TNI, dan 360.000 anggota Polri.

 

[Source]

Komentar