Uang Pensiunan PNS Akan Naik, Juga Iurannya

Uang Pensiunan PNS Akan Naik, Juga Iurannya

Skema pensiunan untuk aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) sedang dikaji oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Rencananya, dari skema ini PNS akan mendapatkan pensiunan yang lebih tinggi.

Dengan adanya rencana ini, apakah iuran pensiun yang harus dibayar PNS akan ikut naik juga?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan ha ini saat dalam proses pengkajian perhitungan iuran untuk skema pensiun yang baru.

Hal ini dikarenakan tidak hanya PNS yang membayar iuran bulanan uang pensiun, melainkan juga pemerintah sebagai pihak pemberi kerja.

“Lagi dihitung sampai pensiun itu berapa,” kata Asman di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di Jakarta.

Saat ini, PNS membayar 4,75 persen dari gaji pokok yang diterimanya tiap bulan untuk iuran pensiun. Namun besaran iuran ini belum menutupi besaran pensiunan PNS yang jumlahnya 75 persen dari gaji pokok selama masa kerja.

Pemerintah juga akan ikut membayar iuran pensiun untuk PNS ini selaku pemberi kerja, dan hal inilah yang menjadikan porsi pembayaran iuran belum ditentukan. Pihak pemerintah masih mencari angka yang sesuai untuk besaran pensiun nantinya.

Meskipun demikian, Asman memperkirakan jumlah total potongan untuk iuran pensiun bagi PNS nantinya sekitar 10 sampai 15 persen dari gaji pokok tiap bulannya. Kisaran 10 sampai 15 persen ini merupakan gabungan dari iuran yang akan dibayarkan oleh pihak pegawai dan pemerintah.

“Konsep kita antara itu 10-15% total semuanya. Tapi itu kan jadi uang jaminan hari tua PNS terkait. Dan itu tidak bisa dipake secara individu sampai dia pensiun. Setelah dia pensiun itu dikembalikan,” jelas Asman.

Dari skema baru ini juga, nantinya besaran uang pensiun tidak didasarkan pada persentase gaji pokok, melainkan penghasilan yang diterima oleh PNS pada setiap bulanny.

“Iya (berdasarkan penghasilan), nanti lagi kita hitung berapa besaran yang wajar, yang tidak membebani APBN dan pekerja, tapi dia bisa hidup wajar,” tuturnya.

 

[Source]

Komentar