Pemerintah Membangun Tanggul 20 KM Untuk Lindungi Jakarta Utara

Pemerintah Membangun Tanggul 20 KM Untuk Lindungi Jakarta Utara

Hingga 2019, pemerintah akan menjalankan pembangunan tanggul pengamanan dengan panjang hingga 20 kilometer (km). Tujuan pembangunan tanggul ini adalah untuk menjaga wilayah Jakarta Utara yang terancam tenggelam tahun 2030 sebab permukaan tanah yang terus menurun.

Dari keseluruhan 20 km tanggul yang akan dibangun ini, pemerintah membagi pekerjaan menjadi 3 bagian. Kementerian PUPR membangun 4,8 km di area Kamal Muara, Kalibaru dan Pluit di Muara Baru.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mangatakan bahwa pekerjaan pembangunan tanggul pengaman pantai saat ini sedang dikerjakan di wilayah Kalibaru dan Muara Baru sepanjang 4,5 km. saat ini yang sudah terbangun sekitar 76% dan targetnya akan selesai di tahun 2018.

Untuk pembangunan bagian lainnya, akan dibangun sepanjang 6,7 km dan berada di wilayah Kamal Muara, Muara Angke, Sunda Kelapa, dan Kali Blencong. Progress pembangunan saat ini sudah mencapai 30% di sekitar Kali Muara, 50 % di sekitar Kali Blencongdan pasar ikan Muara Angke dan Sunda Kelapa.

“Yang hari ini kita lihat adalah dikerjakan oleh PU, khusus untuk paket yang daerah ini 2,2 km dan kita lihat progresnya sudah seperti saat ini. Dan kita harapkan ini sudah selesai di pertengahan tahun depan,” kata Bambang di lokasi proyek di Kalibaru, Jakarta Utara.

Sedangkan sisa 8,5 km dari panjang tanggul akan dibangun oleh pihak swasta dan melibatkan Intiland dan PT Pembangunan Jaya Ancol di wilayah Pantai Mutiara dan Ancol. Saat ini kedua lokasi tersebut belum dimulai pembangunannya karena pihak swasta yang terlibat membutuhkan paying hukum untuk menerima tanggung jawab dalam melindungi kawasannya sendiri.

“Kami mendorong supaya yang dua developer swasta itu supaya mulai membangun, di mana kebutuhannya untuk 2019 ini harus beres agar bisa menjaga Jakarta dari banjir laut yang lebih besar. Kalau bagian Pemda DKI dan PU kan sudah jalan, tinggal yang swasta, belum ada progres dan mudah-mudahan nanti Pemprov DKI bisa memberikan payung hukum, supaya mereka langsung bertanggung jawab menjaga keamanan daerahnya sendiri dari banjir laut tadi,” ucapnya.

 

[Source]

Komentar