Pengaturan Transparansi Pengendali Utama Perusahaan Akan Disahkan Presiden

Pengaturan Transparansi Pengendali Utama Perusahaan Akan Disahkan Presiden

Peraturan Presiden tentang pengaturan transparansi pengendali utama perusahaan atau Beneficial Ownership akan segera ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Pengaturan ini dibuat demi perbaikan tata kelola sektor ekstraktif.

Hal ini disampaikan oleh Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Pengelolaan Program Prioritas Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Yanuar Nugroho saat menghadiri seminar mengenai Beneficial Ownership yang digelar bersama dengan Bappenas dan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

Pada kesempatan yang sama, Yanuar juga menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen dalam melakukan perbaikan tata kelola dan peningkatan transparansi di sektor ekstraktif. Salah satu caranya dengan transparansi pengendali utama perusahaan.

Yanuar juga menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi di Indonesia adalah integrasi data serta verifikasi data. Oleh karenanya, payung hukum mengenai pengendali utama perusahaan harus tersedia.

“Per Jumat 20 Oktober, Peraturan tentang BO sudah diparaf oleh enam menteri terkait. Peta jalan BO juga sudah ada,” kata Yanuar. “Payung hukum ini diharapkan dapat menjawab kedua tantangan.”

Sebagai anggota G20, Indonesia terkait untuk menerapkan High Principles on Benefical Ownership and Transparency.
Yanuar juga menegaskan bahwa tansparansi ini akan dimulai dari sektor ekstraktif terlebih dahulu. Dengan sistem keuangan yang berintegritas, rasa kepercayaan akan tumbuh pada perusahaan.

Untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 2018, Indonesia membutuhkan investasi sebesar 375 miliar dollar AS, dan transparansi mengenai kepemilikan usaha tidak akan menghambat investasi.
“Transparansi BO tak bisa dilakukan hanya satu negara. Collective action sangat penting, baik dalam negara maupun antar negara,” kata dia.
Seperti yang banyak diketahui, bahwa sektor ekstraktif seringkali menjadi sorotan dugaan korupsi karena tidak memenuhi kewajibannya. Mulai dari proses perijinannya hingga kewajiban setoran ke negara.

Dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada sekitar 2.546 izin pertambangan mineral dan batu bara bermasalah yang sudah dicabut di banyak wilayah di Indonesia. KPK menargetkan 5.000 izin bermasalah yang akan dibekukan atau dicabut pada Desember 2017.

Pihak KPK akan mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo mengenai ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di sektor mineral dan batu bara yang bermasalah dan belum dicabut oleh pemerintah.

 

[Source]

Komentar