Upah Minimum Provinsi 2018 Rp 3,6 Juta Apakah Cukup Untuk Jakarta?

Upah Minimum Provinsi 2018 Rp 3,6 Juta Apakah Cukup Untuk Jakarta?

Mulai tanggal 1 Januari 2018 lalu, 34 provinsi di Indonesia menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang baru. Penetapan UMP ini disesuaikan dengan rata-rata kebutuhan hidup di masing-masing provsinsi.

Adapun UMP Jakarta merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan 32 provinsi lainnya, walaupun rata-rata kenaikan sama yaitu 8,71%. Besaran tingkat kenaikan upah ini sesuai dengan kebijakan dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Sejak disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta, 1 November 2017, reaksi banyak berdatangan terutama dari kalangan buruh yang menganggap bahwa besaran UMP masih belum mencukupi kebutuhan hidup harian mereka. Sedangkan dari pihak pemerintah provinsi menyatakan bahwa UMP yang ditetapkan sudah adil baik untuk buruh maupun investor. Hal ini karena jika UMP dinaikkan terlalu tinggi, maka akan menyusahkan pihak investor yang berujun pada pemutusan hubungan kerja.

Oleh karenanya, kali ini kami akan mengulas apakah UMP Jakarta sudah mencukupi kebutuhan hidup di ibu kota Indonesia ini. Tentunya ulasan ini kami mulai dengan menyajikan pengertian dari Upah Minimum itu sendiri, lalu pembahasan mengenai apakah besaran UMP yang berlaku sejak 1 Januari 2018 ini sudah memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) di Jakarta.

Apa itu Upah Minimum? Dan apa saja jenisnya?

Sebelum mengetahui lebih jauh mengenai jenis-jenis dari Upah Minimum, mari kita simak dulu mengenai pengertian dari Upah Minimum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2013, pengertian dari Upah Minimum adalah :

upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman

Yang dimaksud dengan tunjangan tetap disini adalah tunjangan jabatan yang bersifat tetap atau tidak berubah-ubah sepanjang tahun. Sedangkan komponen tunjangan makan atau, transportasi tidak termasuk dalam perhitungan Upah Minimum.

Adapun Upah Minimum ini terdiri dari dua jenis yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK). Lebih jelasnya akan dijelaskan di bawah ini.

Upah Minimum Provinsi

Dulu kita mengenal istilah Upah Minimum Regional (UMR). Namun sekarang istilah UMR tidak digunakan lagi dan diganti dengan Upah Minimum Provinsi atau UMP.

UMP disahkan oleh gubernur dengan memperhatikan KHL yang berlaku di provinsi tersebut. Perubahan UMP ini dilakukan setiap tahunnya, sesuai dengan Peraturan Presiden (PP) No 78 Tahun 2015 pasal 43. Besaran UMP untuk area DKI Jakarta tahun 2018 sendiri adalah Rp 3.648.035. Mengenai apakah UMP DKI Jakarta sudah mencukupi KHL atau tidak, akan dibahas selanjutnya.

Upah Minimum Kota

Pihak bupati atau walikota bisa merekomendasikan besaran upah minimum pada gubernur untuk diberlakukan di wilayahnya. Rekomendasi inilah yang disebut dengan Upah Minimum Kota (UMK).

Semua perusahaan harus mematuhi ketentuan UMP. Namun jika sebuah kota atau kabupaten dalam provinsi itu memiliki ketentuan UMK, yang jumlahnya harus lebih tinggi dari UMP, maka yang harus dipatuhi adalah UMK.

Bagaimana penetapan UMP?

Sebelum disahkan oleh gubernur, Dewan Pengupahan Jakarta melakukan pembahasan UMP. Dewan ini terdiri juga meliputi unsur pemerintah, unsur buruh, dan unsur pengusaha. Di DKI Jakarta sendiri, masing-masing unsur mengajukan angka dari 3 komponen KHL yang berlaku di DKI Jakarta, baik itu Jakarta Timur, Barat, Selatan, Utara, dan Pusat.

Pada dasarnya, KHL sendiri sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2012 memiliki 7 kategori yaitu, makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, transportasi, rekreasi dan tabungan. Namun komponen KHL yang diambil pemerintah sebagai pertimbangan untuk UMP berupa biaya sewa kamar (perumahan), listrik (utility), dan transportasi.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan mendefinisikan KHL untuk UMP adalah Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan.

Nantinya, pembahasan dilakukan untuk mengambil jalan tengah agar angka UMP tidak memberatkan pihak pengusaha juga tetap sesuai dengan biaya kebutuhan hidup buruh atau pekerja. Pertimbangan lain yang diambil juga adalah ketetapan Undang-Undang yang berlaku serta tingkat inflasi.

Seberapa besarkah Upah Minimum yang layak?

Untuk membahas apakah UMP DKI Jakarta sudah cukup layak atau tidak, kita pun harus melihat angka yang diusulkan oleh unsur buruh dan unsur pengusaha dalam Dewan Pengupahan Jakarta. Serta tentunya harus melihat penetapan KHL yang dilakukan unsur pemerintah sebagai jalan tengah.

Berikut adalah angka rata-rata dari biaya tiap kebutuhan hidup di DKI Jakarta, termasuk 3 komponen KHL (perumahan, listrik, dan transportasi).

1. Perumahan atau sewa kamar

Perumahan atau sewa kamar ini berbeda di tiap area di Jakarta. Makin dekat dengan pusat bisnis, maka makin mahal harga sewanya. Kisaran uang sewa kamar sesuai dengan pengajuan dari unsur buruh di Dewan Pengupahan Jakarta adalah Rp 830.000. Namun unsur pemerintah dan pengusaha menetapkan biaya untuk perumahan atau sewa kamar ini adalah Rp 1 juta. Hal ini mengingat kisaran harga sewa kamar sesuai survei di Jakarta ada di kisaran Rp 1 juta sampai Rp 1,4 juta.

LokasiJkt TimurJkt SelatanJkt BaratJkt UtaraJkt Pusat
Kos Sederhana
(Tanpa AC, kamar mandi bersama)
Rp 600.000Rp 800.000Rp 650.000Rp 600.000Rp 700.000
Kos Fasilitas Lengkap (AC, kamar mandi dalam)Rp 1.300.000Rp 1.500.000Rp 1.400.000Rp 1.500.000Rp 1.400.000
Kontrakan Petak (unfurnished)Rp 1.200.000Rp 2.500.000Rp 1.900.000Rp 700.000Rp 1.500.000

*harga untuk per bulan
**berbagai sumber

2. Transportasi

CNN pernah melansir bahwa warga Jakarta mengeluarkan rata-rata 20 sampai 35 persen penghasilannya untuk biaya transportasi umum. Sesuai survei yang dilakukan Dewan Pengupahan Jakarta, biaya transportasi di Jakarta adalah Rp 600.000 sampai Rp 750.000 per bulannya.  Memperhatikan hal ini, pemerintah menetapkan Rp 600.000 sebagai biaya kebutuhan transportasi per bulannya di Jakarta. Namun mari kita lihat pada tabel berikut.

Bus TransjakartaCommuterlineTransportasi onlineKendaraan Pribadi
Rp 3.500Rp 5.000Rp 12.000Rp 15.000 (bensin dan parkir)
(Rp 3.500x2)x 22 hari(Rp 5.000x2)x 22 hari(Rp 12.000x2)x 22 hariRp 15.000x22 hari
Rp 154.000 per bulanRp 220.000 per bulanRp 528.000 per bulanRp 330.000 per bulan
*berbagai sumber

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa angka Rp 600.000 merupakan angka yang wajar untuk biaya transportasi.

3. Kebutuhan tagihan bulanan

Walaupun dalam KHL yang jadi pertimbangan Dewan Pengupahan Jakarta hanya ada tagihan listrik, namun ada beberapa komponen yang termasuk dalam tagihan bulanan. Diantaranya adalah tagihan air, pulsa, dan untuk yang menyewa petak kontrakan ada uang kebersihan dan keamanan tiap bulannya. Sedangkan untuk mereka yang menyewa kamar kos, tagihan bulanan kecuali telepon merupakan beban pemilik kos.

Namun kali ini kita akan melihat komponen tagihan bulanan menjadi biaya pasti kebanyakan orang, yaitu listrik, air, dan pulsa.

TagihanBiaya
ListrikRp 300.000 – Rp 500.000
AirRp 100.000
Pulsa / teleponRp 100.000
*berbagai sumber

Jika ditinjau dari keputusan pemerintah provinsi yang menetapkan biaya listrik sebesar Rp 300.000, untuk beberapa area tentunya kurang. Karena sesuai survei Dewan Pengupahan Jakarta, rata-rata pengeluaran listrik untuk Jakarta Selatan, Barat, dan Pusat adalah Rp 500.000.

4. Makan

Kebutuhan makan ini biasanya mengambil porsi terbesar dari pengeluaran bulanan. Jika dirata-rata, biaya makan di Jakarta bisa mencapai Rp 50.000 per hari untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Hal ini dikarenakan makanan di Jakarta (2017) kisarannya antara Rp 17.000 sampai Rp 20.000.

Jika dikalkulasikan, biaya makan per bulan di Jakarta adalah : Rp 50.000 x 30 = Rp 1.500.000.

5. Perlengkapan rumah tangga / kebutuhan sehari-hari

Satu lagi pengeluaran yang tidak mungkin terhindari adalah perlengkapan rumah tangga seperti pakaian, obat, kebutuhan sanitasi seperti deterjen dan perlengkapan mandi. Untuk pekerja wanita, tentunya mereka akan menghabiskan lebih untuk kebutuhan sanitasi bulanan.

Semua pengeluaran ini kalau dikalkulasikan bisa mencapai Rp 300.000. Dimana kalau mengacu pada UMP sekarang, hampir 10% dari total penghasilan.

6. Biaya hiburan (dan lain-lain)

Hidup di Jakarta rasanya hampir tidak mungkin untuk tidak terlibat dalam acara kumpul-kumpul bersama teman atau keluarga beberapa kali dalam sebulan.

PengeluaranBiaya
Nonton (bioskop)Rp 150.000
Nongkrong di kafeRp 250.000
Total per bulanRp 400.000
Sumber: Merdeka

Jika Anda menggunakan transportasi umum, setidaknya Anda membutuhkan Rp 100.000 untuk biaya transportasi hiburan ini. Jadi total pengeluaran hiburan per bulan bisa mencapai Rp 500.000.

Walaupun boleh dikatakan pengeluaran ini bersifat subjektif dan tidak bersifat wajib, tetap saja kita memerlukan sebagian dana untuk keperluan lain-lain ataupun keperluan tak terduga.

Apakah Upah Minimum DKI Jakarta 2018 sudah mencukupi?

Jika diakumulasikan dari semua jenis pengeluaran di atas dapat dilihat sebagai berikut:

PengeluaranBiaya per bulan
TotalRp 4.400.000
PerumahanRp 1.000.000
Transportasi Rp 600.000
Tagihan BulananRp 500.000
MakanRp 1.500.000
Perlengkapan Rumah Tangga / kebutuhan sehari-hariRp 300.000
Hiburan / lain-lainRp 500.000

Dengan Upah Minimum Provinsi sebesar Rp 3.648.035, tentunya tidak akan mencukupi untuk semua biaya ini. Walaupun dikurangi biaya hiburan masih tetap juga diperkirakan tidak cukup. Apalagi angka ini belum termasuk menabung setiap bulannya. Mau tidak mau, bagi mereka pekerja yang hanya menerima upah minimum harus menghemat beberapa pengeluaran dengan mengurangi budgetnya.

Jika dibandingkan dengan UMP yang diusulkan oleh unsur buruh yaitu Rp 3.917.398, angka ini cukup untuk kebutuhan utama tanpa hiburan. Jadi melihat estimasi pengeluaran ini, rata-rata kemungkinan defisit pengeluaran adalah Rp 300.000.

Namun di sisi lain, harus kita lihat juga mengenai tujuan dari upah minimum itu sendiri, yang pastinya bukan untuk memenuhi semua kebutuhan gaya hidup para pekerja. Karena yang dimaksud dengan UMP, sesuai dengan PP No 78, adalah sebuah jaring pengaman. Artinya, dia menutupi kebutuhan dasar seseorang, yang terangkum dalam tiga kompunen KHL.

Oleh karenanya, jika dilihat dari KHL, angka Rp 3.648.035 ini sudah wajar. Hal ini bisa dilihat dari penjabaran berikut:

PengeluaranBiaya per bulan
TotalRp 3.600.000
PerumahanRp 1.000.000
Transportasi Rp 600.000
Tagihan BulananRp 500.000
MakanRp 1.500.000

Bagi para pekerja yang penghasilannya masih sesuai UMP, mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Namun, jika mereka memiliki keinginan tambahan, mereka harus pandai-pandai mencari sumber penghasilan lain.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang berhemat dengan upah minimum, baca juga: 5 Situs Penyedia Voucher dan Produk Gratis.

Komentar