Penambahan Utang Negara Tidak Dapat Dielakkan

Penambahan Utang Negara Tidak Dapat Dielakkan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa pemerintah tidak mungkin menghentikan penggunaan utang demi menyeimbangkan kebutuhan belanja negara dengan penerimaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017.

Kondisi ini juga dikarenakan pemerintah tidak mungkin terus menekan pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementrian Keuangan untuk jor-joran menyetor pajak dan cukai ke kas negara.

Sri Mulyani pun mencontohkan, dari sisi pajak, pemerintah tidak dapat seenaknya menambah beban pajak dengan menambah objek pajak, membuat berbagai jenis pajak baru, atau dengan menentukan tarif pajak yang tinggi pada masyarakat.

Beberapa saat lalu pernah ada wacana untuk mengkaji ulang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dari kajian tersebut ternyata ditemukan dampaknya yang luas terhadap kondisi ekonomi Tanah Air.

“Misal saya menaikkan pajak, PTKP saya turunkan, katanya ibu membuat keresahan. Atau saya cari pajak ke pedagang besar, katanya jangan Bu, lagi lesu. Kan saya jadinya garuk-garuk (kepala) jadinya,” ujar Sri Mulyani kepada peserta diskusi di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Menteri Keuangan juga menambahkan bahwa kebijakan pemerintah seperti akses data keuangan nasabah lembaga keuangan saja landasan hukumnya baru diterima dalam sidang Paripurna DPR saja. Selain itu juga banyak keraguan dalam masyarakat mengenai kebijakan ini.

“Kalau gitu saya tambah Rp390 triliun di penerimaan. Saya sih bisa saja tambah tapi coba saya kejar pajak, saya lihat akun (rekening) Anda. Wajah Anda kelihatannya ‘blank’ semua,” celetuknya.

Sedangkan jika dilihat dari segi belanja negara, kebutuhan belanja yang ada juga tidak bisa dihindari. Baik itu belanja negara untuk seluruh pos Kemetrian/ Lembaga (K/L), non K/L, hingga transfer untuk daerah dan Dana Desa (TKDD) yang makin bertambah dari waktu ke waktu.

Dengan bertambahnya kebutuhan ini, pemerintah juga tidak dapat memotong anggaran belanja yang sudah dialokasikan. Hal ini dapat menghambat proyek-proyek yang sedang berjalan.

Di sisi lain, Sri Mulyani meyakinkan bahwa utang ini akan digunakan secara produktif, yaitu untu belanja modal dan belanja produktif. Dengan demikian penambahan utang tidak akan sia-sia, melainkan justru memberikan sumbangan bagi pembangunan dan perekonomian.

Hingga bulan Juni 2017, jumlah utang pemerintah mencapai Rp 3.706,52 triliun. Angka ini lebih besar daripada bulan Mei tahun lalu yaitu Rp 3.672,33 triliun. Sementara di APBNP 2017, pembiayaan utang mencapai Rp 461,34 triliun untuk menutup deficit anggaran yang mencapai Rp 397,23 triliun.

 

[Source]

Komentar