Ada Sekitar 400 P2P Lending yang Ditutup OJK

Ada Sekitar 400 P2P Lending yang Ditutup OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa masyarakat yang menjadi konsumen atau terlibat dalam transaksi dengan fintech peer to peer (P2P) lending harus memahami manfaat, biaya serta risiko penggunaan dari layanan ini.

Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot menjelaskan, masyarakat harus memahami perbedaan antara pinjaman online yang terdaftar dan memiliki izin OJK serta yang ilegal. Hal ini untuk menghindari modus-modus penipuan yang akan merugikan mereka sendiri.

“Pertama, semua konsumen fintech atau yang terlibat dalam fintech harus mengetahui manfaat, biaya, dan risikonya. Semua produk jasa keuangan harus seperti itu,” jelas Sekar.

“Jangan mudah diiming-imingi return tinggi, atau berbiaya murah. Kalau sudah tahu tidak terdaftar dan tidak berizin, kalau konsumen masih mau menggunakan, risikonya di bawah konsumen itu sendiri,” lanjut dia.

Saat ini ada 73 pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK dan menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Menjamurnya P2P lending

Saat ini pihak OJK bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), dan berhasil menutup sekitar 400 fintech ilegal. Meskipun demikian, OJK mengakui jumlah pinjaman online ilegal ini terus tumbuh.

Sehingga membekali masyarakat dengan pemahaman kepada masyarakat merupakan agenda yang penting.

“Memang fintech ilegal sudah kami minta untuk tutup, namun mereka masih punya celah di mana mereka bisa bikin lagi, mengganti nama, bisa dibilang kaya jamur di musim hujan lah,” jelas Sekar.

Sebagai informasi, sebelumnya Lembagga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menerima 283 aduan dari 10 kelompok yang dirugikan oleh penyedia jasa pinjaman online atau fintech peer to peer (P2P) lending.

Sekar pun menambahkan, jika ada pelanggaran atau terdapat indikasi penipuan dari pinjaman online ilegal, maka konsumen bisa melakukan proses hukum.

“Sementara untuk yang terdaftar sesuai dengan POJK Nomor 77, akan ada sanksi yang merupakan kewenangan OJK untuk memberikan, bisa berupa peringatan, denda, pencabutan usaha tentunya, dan pencabutan terdaftar jika memang terbukti ada pelanggaran,” tambahnya.

Sampai saat ini, belum ada koordinasi resmi antara OJK dan pihak LBH. Sekar berharap, jika LBH mau menyerahkan data aduan, maka kasus bisa ditindak lanjuti.

 

[Source]

Komentar